Kuala Lumpur, oegopost.id – Pemerintah Malaysia protes Norwegia yang membatalkan izin ekspor sistem rudal angkatan laut untuk kapal tempur Malaysia.
Kuala Lumpur kini menyiapkan langkah hukum dan tuntutan kompensasi karena merasa dirugikan akibat pembatalan kontrak tersebut.
Menteri Pertahanan Malaysia, Mohamed Khaled Nordin, mengatakan pemerintah sedang menghitung total kerugian yang akan diajukan kepada Norwegia.
Malaysia mengaku sudah membayar hampir 95 persen nilai kontrak sebelum Oslo menghentikan pengiriman rudal.
“Kami sedang menghitung seluruh kerugian. Kami tidak hanya meminta pengembalian dana, tetapi juga menuntut kerugian akibat pelanggaran kontrak,” ujar Mohamed Khaled.
Kontrak Rudal Bernilai Triliunan Rupiah
Perusahaan pertahanan Norwegia Kongsberg Defence & Aerospace menandatangani kontrak pada 2018 untuk memasok sistem Naval Strike Missile (NSM) kepada Angkatan Laut Malaysia.
Nilai kontrak tersebut mencapai 124 juta euro atau sekitar Rp25 triliun. Kongsberg berencana memasang sistem rudal NSM pada enam kapal Littoral Combat Ship (LCS) milik Malaysia.
Malaysia juga menyiapkan kerja sama tambahan untuk dua kapal tempur lainnya.
Anwar Ibrahim Kritik Sikap Norwegia
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, langsung menyampaikan protes kepada Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Støre, melalui sambungan telepon.
Anwar menilai Norwegia mengambil keputusan sepihak dan mengabaikan komitmen kontrak yang sudah berjalan sejak 2018.
Menurut Anwar, Malaysia selalu memenuhi seluruh kewajiban kontrak secara konsisten dan profesional. Karena itu, ia menilai Oslo seharusnya menunjukkan sikap yang sama.
Anwar juga mengingatkan bahwa pembatalan tersebut bisa mengganggu kesiapan pertahanan Malaysia dan memperlambat program modernisasi armada tempur LCS.
“Kontrak yang sudah ditandatangani harus dihormati. Mitra strategis tidak boleh membatalkan kesepakatan secara sepihak,” tegas Anwar.
Norwegia Perketat Aturan Ekspor Senjata
Kementerian Luar Negeri Norwegia menjelaskan bahwa pemerintah memperketat aturan ekspor teknologi pertahanan karena kondisi keamanan global terus berubah.
Oslo kini hanya mengizinkan ekspor teknologi pertahanan sensitif kepada sekutu dan mitra strategis terdekat.
Pemerintah Norwegia tetap berharap hubungan bilateral dengan Malaysia dapat berjalan baik melalui dialog yang konstruktif.
Sementara itu, Kongsberg menegaskan bahwa perusahaan hanya mengikuti keputusan pemerintah terkait izin ekspor sistem pertahanan.
Program Kapal Tempur Malaysia Kembali Tertunda
Masalah rudal NSM menambah hambatan dalam proyek kapal tempur LCS Malaysia. Pemerintah Malaysia memulai proyek tersebut sejak 2011 untuk memperkuat armada Angkatan Laut.
Namun, berbagai persoalan manajemen dan dugaan korupsi membuat proyek berjalan lambat. Pemerintah kemudian melanjutkan kembali proyek itu pada 2023.
Malaysia awalnya menargetkan pengiriman kapal pertama pada Agustus 2026. Namun, keterlambatan pengiriman peralatan dan proses perbaikan membuat jadwal kembali mundur hingga Desember.
Meski belum memasang sistem rudal NSM, Malaysia memastikan proyek kapal tempur LCS tetap berjalan. Pemerintah juga mulai mencari alternatif sistem rudal lain yang sesuai dengan perangkat kapal yang suda(ar)
