Jambi, oegopost.id – Pemerintah mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Jambi hingga Maret 2026 terus menguat.
Pemerintah meningkatkan pendapatan sekaligus mempercepat belanja untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Tunas Agung Paparkan Kinerja APBN
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwa Brata, memaparkan langsung perkembangan APBN pada Selasa, 5 Mei 2026 di aula BPS Provinsi Jambi.
Ia menegaskan pemerintah mengarahkan APBN untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah di tengah tekanan global.
Pendapatan Negara Naik Signifikan
Pemerintah mengumpulkan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1,49 triliun. Angka ini melonjak 63,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah menghimpun pajak netto Rp1,30 triliun atau tumbuh 47,62 persen. Sektor industri pengolahan menyumbang kontribusi terbesar, diikuti sektor perdagangan serta administrasi pemerintahan.
Petugas pajak mencatat penerimaan bruto Rp1,78 triliun, sementara restitusi turun menjadi Rp452,23 miliar.
Di sektor kepabeanan, pemerintah mengumpulkan Rp85,43 miliar dari bea keluar ekspor sawit dan bea masuk barang impor.
Pemerintah juga memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp270,21 miliar, terutama dari layanan pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah Percepat Belanja Negara
Realisasi belanja negara Rp4,84 triliun atau tumbuh 14,85 persen.
Pemerintah pusat menyalurkan Rp1,48 triliun ke daerah melalui belanja kementerian dan lembaga dan memprioritaskan belanja modal untuk mempercepat pembangunan, lalu mendorong belanja pegawai dan belanja barang.
Pemerintah juga menyalurkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp3,35 triliun atau 31,23 persen dari target.
APBN Jadi Penopang Ekonomi
Tunas menekankan pemerintah menggunakan APBN sebagai alat utama untuk menahan tekanan ekonomi. Pemerintah menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan melalui belanja yang tepat sasaran.
Saat ini Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki layanan publik, membangun infrastruktur, dan memperkuat daya beli masyarakat.
Pemerintah Optimalkan Dampak Anggaran
Kementerian Keuangan memperkuat koordinasi antar lembaga dan memanfaatkan sistem digital untuk meningkatkan transparansi.
Pemerintah menargetkan setiap program memberikan dampak langsung bagi masyarakat.(ar)
