JAMBI, oegopost.id – Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada mantan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jambi, Kombes Handoko. Pemecatan tegas ini menjadi buntut keterlibatan Handoko dalam skandal penipuan seleksi masuk Bintara Polri 2026 di wilayah hukum Polda Jambi yang merugikan korban hingga Rp 28 miliar.
Kapolda Jambi, Irjen Widodo, mengonfirmasi langsung status pemberhentian mantan pejabat utamanya tersebut di hadapan wartawan pada Jumat (20/11/2026). Ia menjelaskan bahwa Markas Besar (Mabes) Polri mengambil alih penuh seluruh tahapan sidang kode etik hingga penerbitan surat keputusan pemecatan.
“Iya benar sudah dipecat, kan sudah tahu. Tetapi itu kan di Mabes (pemecatannya), untuk detailnya di sana,” ujar Irjen Widodo saat memberikan keterangan resmi kepada awak media.
Modus Kuota Palsu dan Sandi Cari Pasien
Penyidik membongkar skandal penerimaan anggota kepolisian ini setelah terlebih dahulu menetapkan Dafa sebagai tersangka. Dafa merupakan mantan ajudan pribadi Kombes Handoko yang juga telah menerima sanksi pemecatan dari dinas kepolisian.
Dalam sesi pemeriksaan intensif, Dafa membeberkan peran jaringan pelaku termasuk keterlibatan langsung mantan atasannya. Ia mengaku menerima instruksi khusus dari Handoko untuk mencari calon peserta seleksi Polri menggunakan istilah kode sandi “cari pasien”.
Berbekal perintah tersebut, Dafa berhasil merekrut belasan calon siswa dengan janji manis kelulusan melalui jalur kuota reguler. Namun, seluruh peserta justru gugur dalam tahapan seleksi meskipun mereka sudah menyetorkan sejumlah uang pelicin.
Para korban yang menyadari praktik penipuan ini langsung menagih dan mendesak Dafa untuk segera mengembalikan uang mereka. Karena tidak memegang fisik uang setoran tersebut, Dafa mengambil jalan pintas dengan membuka jalur kuota khusus fiktif demi menutup utang pengembalian kepada korban sebelumnya.
Praktik gali lubang tutup lubang melalui kuota palsu itu justru menjerat lebih banyak calon peserta baru. Akibatnya, total kerugian finansial seluruh korban seleksi Bintara Polri membengkak tajam hingga menyentuh angka Rp 28 miliar.
Polisi Lacak Aliran Dana Pencucian Uang
Kepolisian Daerah Jambi memastikan proses hukum terhadap para tersangka tidak berhenti pada jerat pasal penipuan konvensional. Tim penyidik kini menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna melacak serta menyita aset kekayaan para pelaku.
“Kita TPPU-kan, kita follow the money. Apabila nanti berapa uang yang bisa disita, itu nanti kita kembalikan ke korban, tetapi harus melalui persidangan di pengadilan,” tegas Irjen Widodo.
Kapolda Jambi menjamin tim penyidik akan menelusuri setiap jejak transaksi perbankan para tersangka secara menyeluruh. Kepolisian tidak hanya mengandalkan pengakuan lisan tersangka saat ini untuk mengungkap ke mana saja aliran dana kejahatan tersebut mengalir.
“Ya TPPU itu kita dalami ke mana saja alirannya, tidak berdasarkan pengakuan tersangka saat ini saja,” pungkas Widodo menutup keterangannya.(ar)









