JAMBI, oegopost.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mengunci langkah strategis guna mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan gambut. Langkah ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Solusi Permanen Mitigasi Karhutla pada Lahan Gambut Tahun 2026 di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (18/11/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, hadir mewakili Gubernur Al Haris yang tengah menjalankan tugas negara di Serang, Banten. Sudirman menegaskan bahwa sinergi lintas sektor sukses membawa Jambi keluar dari ancaman kabut asap.
Berdasarkan pemantauan terbaru, termasuk di kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang, petugas tidak lagi menemukan titik api maupun asap. Kondisi ini memastikan wilayah Jambi berada dalam status aman dari bencana karhutla.
Namun, Sudirman mengingatkan jajarannya agar tidak lengah menghadapi karakteristik unik lahan gambut. Api di lahan gambut sering kali merambat di bawah permukaan tanah sehingga pemadaman di permukaan saja tidak cukup.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada pemadaman ketika kebakaran terjadi. Pencegahan permanen melalui pengelolaan tata air, pengawasan ketat, serta keterlibatan masyarakat dan perusahaan jauh lebih penting,” tegas Sudirman.
Kekuatan 81 Posko dan Bantuan Alat Berat
Satgas Karhutla Provinsi Jambi terus mengawal kondisi aman ini lewat empat pilar utama. Pilar tersebut mencakup pencegahan, deteksi dini, pemadaman cepat, serta pemulihan ekosistem.
Kasi Ops Satgas Karhutla Jambi, Kolonel Inf. Ibnu Suharmanto, memaparkan bahwa timnya telah menyebar 81 posko di delapan kabupaten rawan. Setiap posko menyiagakan enam personel gabungan yang terdiri dari dua anggota TNI, dua Polri, dan dua petugas BPBD.
Selain menggelar patroli terpadu dan memantau titik panas lewat aplikasi digital, pemerintah juga menyentuh akar persoalan pembukaan lahan. Pemprov Jambi menyediakan dukungan alat berat gratis bagi warga yang ingin membuka lahan tanpa membakar.
Fasilitas ini menjawab tantangan klasik di lapangan, seperti kelalaian manusia dan tradisi pembukaan lahan dengan api saat cuaca panas ekstrem melanda.
Wajib Zona Penyangga 5 Kilometer bagi Perusahaan
Dari sisi pemerintah pusat, Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Mayjen TNI Sriyanto, membawa pesan tegas terkait Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026. Aturan ini mewajibkan setiap perusahaan pemegang konsesi membangun zona penyangga (buffer zone) hingga lima kilometer dari batas terluar wilayah mereka.
Sriyanto menilai cakupan zona penyangga di Jambi masih perlu diperluas agar memenuhi target nasional. Jika zona ini terbangun sempurna, petugas dapat memutus rambatan api lebih cepat saat keadaan darurat.
BPGMN juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, mulai dari sumur dalam, embung, hingga waduk. Pemantauan tinggi muka air tanah dan kelembapan lahan pun akan memanfaatkan perangkat teknologi terbaru agar pengambilan keputusan berjalan akurat.
Menyongsong program kerja tahun 2027, Sriyanto meminta Pemprov Jambi segera menyetorkan data desa prioritas dan kebutuhan infrastruktur di lapangan. BPGMN siap menyalurkan program revegetasi menggunakan tanaman endemik yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Pendekatan ekonomi ini bertujuan agar warga sekitar merasakan manfaat langsung dari kelestarian gambut, sehingga mereka tergerak menjaga hutan secara mandiri.(ar)









