Jambi, oegopost.id – Kasus sengketa zona merah tanah Jambi kini menyita perhatian publik setelah ribuan warga mendapati hak atas tanah mereka terblokir. Pemblokiran sepihak tersebut berdampak langsung pada 5.506 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang tersebar di wilayah Kota Jambi.
Pemerintah memblokir sertifikat tersebut karena mengklaim lahan warga masuk dalam Barang Milik Negara (BMN) eks PT Pertamina. Keputusan mendadak ini memicu gelombang protes besar dari masyarakat yang memegang dokumen resmi.
Kebijakan pemblokiran ini melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat di tujuh kelurahan terdampar secara signifikan. Kelurahan terdampak meliputi Kenali Asam, Kenali Asam Bawah, Kenali Asam Atas, Paal Merah, Paal Lima, Simpang III Sipin, dan Mayang Mangurai di Kecamatan Kota Baru.
Warga kini tidak bisa melakukan transaksi jual beli maupun mengurus balik nama sertifikat tanah mereka. Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga menghentikan layanan pemecahan bidang tanah serta pengajuan jaminan kredit bank.
Tumpang tindih data antara BPN dan peta aset negara menjadi pemicu utama munculnya persoalan rumit ini. BPN melakukan pemblokiran massal tersebut berdasarkan keputusan resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Masyarakat menolak keras klaim aset negara tersebut karena telah menguasai tanah secara sah selama puluhan tahun. Mereka mengantongi dokumen SHM legal yang pernah terbit langsung melalui kantor pertanahan setempat.
Sebagian warga bahkan memiliki surat rekomendasi bebas klaim yang diterbitkan oleh pihak Pertamina pada masa lalu. Dokumen sejarah tersebut memperkuat posisi warga sebagai pemilik sah atas tanah yang kini berstatus zona merah.
Pemerintah Kota Jambi Minta Presiden Cabut Status Red Zone
Masyarakat yang tergabung dalam Forum Warga Tolak Zona Merah mulai menggelar aksi unjuk rasa secara masif. Mereka mendatangi kantor BPN Kota Jambi serta BPN Provinsi Jambi untuk menuntut pencabutan pemblokiran sertifikat.
Pemerintah Kota Jambi bergerak cepat merespons keluhan dan ketidakpastian hukum yang menimpa ribuan warganya. Wali Kota Jambi bersama DPRD setempat telah menyusun dan mengirimkan surat permohonan resmi kepada Presiden Republik Indonesia.
Pemkot Jambi mendesak Pemerintah Pusat agar segera mencabut status zona merah yang merugikan masyarakat tersebut. Selain itu, Pemkot Jambi membentuk tim terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum guna mengurai akar masalah.
Pihak BPN daerah mengaku tidak bisa mengambil keputusan mandiri dan masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Warga kini terus mengawal proses hukum tersebut agar hak atas tanah mereka dapat kembali pulih sepenuhnya.(ar)
