Jakarta, oegopost.id – Program revitalisasi satuan pendidikan menjadi salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Pemerintah ingin menghadirkan ruang belajar yang layak, aman, dan nyaman bagi peserta didik melalui pembangunan sekolah secara swakelola.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan hal itu saat meresmikan hasil revitalisasi 32 satuan pendidikan tahun 2025. Ia juga menyerahkan mock up program revitalisasi tahun 2026 kepada 12 sekolah di SMP Negeri 2 Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu.
Menurut Abdul Mu’ti, program tersebut akan membuka banyak lapangan pekerjaan. Setiap proyek revitalisasi membutuhkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar.
“Anggap saja ada 15 pekerja di setiap satuan pendidikan dikalikan 71.744, ada sekitar 1,1 juta pekerja yang merasakan manfaatnya. Kalau revitalisasi ini berjalan, insya Allah ekonomi di daerah ini bergerak,” katanya.
Pemerintah Tambah Kuota Revitalisasi Sekolah Secara Nasional
Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah saat ini menyiapkan kuota sementara untuk 11.744 sekolah pada 2026. Presiden Prabowo Subianto kemudian mengumumkan rencana penambahan sekitar 60 ribu sekolah.
Jika penambahan itu terealisasi, total target revitalisasi mencapai 71.744 sekolah. Program tersebut akan menjangkau lebih banyak daerah di Indonesia.
Kabupaten Purbalingga saat ini memperoleh alokasi revitalisasi bagi 12 sekolah pada 2026. Abdul Mu’ti menilai jumlah itu masih bisa bertambah setelah pemerintah menetapkan kuota nasional.
“Tahun 2026 memang baru alokasi 12 sekolah. Saya katakan ‘baru’ karena itu dari kuota sementara sebanyak 11.744 sekolah. Pak Presiden sudah menyampaikan berulang bahwa tahun ini akan ada tambahan alokasi 60 ribu sekolah lagi,” ujarnya.
Peresmian revitalisasi berlangsung dengan penandatanganan prasasti untuk 32 satuan pendidikan. Program tersebut menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden RI.
Mendikdasmen Tegaskan Program Harus Bebas Korupsi Seluruhnya
Abdul Mu’ti meminta semua pihak menjaga integritas selama program berlangsung. Ia mengingatkan sekolah agar tidak melayani pihak yang meminta imbalan dengan alasan membantu memperoleh program revitalisasi.
Ia memastikan Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen akan menindak setiap laporan dugaan penyimpangan. Langkah itu bertujuan menjaga pelaksanaan program tetap sesuai aturan.
“Tolong dipastikan jangan ada yang dikorupsi. Kalau ada pihak yang menjanjikan sekolah mendapat program ini dan minta fee, tolong dilaporkan. Inspektorat Jenderal akan turun di mana pun berada karena ini komitmen kami memastikan revitalisasi berjalan sesuai arahan Presiden dan anak-anak bisa sekolah yang aman dan nyaman,” tegasnya.
Purbalingga Terima Anggaran Pendidikan Puluhan Miliar Rupiah
Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyambut baik berbagai program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurutnya, program tersebut meningkatkan mutu pendidikan di daerah.
Program itu meliputi digitalisasi pembelajaran melalui Interactive Flat Panel (IFP), Program Indonesia Pintar (PIP), dan revitalisasi satuan pendidikan.
Fahmi mengatakan Purbalingga menerima bantuan revitalisasi untuk 44 satuan pendidikan selama 2025 hingga 2026. Sebanyak 32 sekolah menerima bantuan pada 2025, sedangkan 12 sekolah mendapat alokasi pada 2026.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp39,58 miliar untuk program tersebut. Dana itu mendukung peningkatan sarana pendidikan di Purbalingga.
Pada PIP 2026 fase pertama, Purbalingga juga menerima anggaran Rp32,25 miliar. Dana itu menyasar 45.651 siswa mulai jenjang Paket A hingga SMA/SMK.
Fahmi juga meminta pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Purbalingga. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 20 hektare dan kini menunggu penetapan lokasi serta regulasi pendukung.(ar)
