Jambi, oegopost.id – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawal penyerapan Banpres Karhutla Provinsi Jambi senilai Rp30 miliar meski intensitas hujan mulai menekan kemunculan titik panas. Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir memang berhasil meredam potensi kebakaran hutan dan lahan secara signifikan. Namun, laporan dokumen realisasi anggaran per 19 Oktober 2026 menunjukkan bahwa serapan dana bantuan pusat tersebut baru menyentuh angka 6,36 persen.
Data terbaru dari BMKG Jambi tertanggal 13 November 2026 mencatat satelit hanya mendeteksi satu titik panas harian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kondisi ini berbanding terbalik dengan akumulasi sejak 1 Januari hingga 12 November 2026 yang menembus 19.349 titik panas di 11 kabupaten dan kota. Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyumbang angka tertinggi dengan 5.809 titik, lalu Muaro Jambi mencatat 4.392 titik, serta Sarolangun menyusul dengan 2.417 titik.
Wilayah lainnya turut menyumbang angka akumulasi yang cukup besar sepanjang tahun ini. Kabupaten Tebo mencatatkan 2.012 titik, Tanjung Jabung Barat 1.685 titik, Batanghari 1.588 titik, Merangin 783 titik, dan Bungo 545 titik. Sementara itu, wilayah dataran tinggi dan perkotaan mencatatkan angka lebih rendah, yakni Kerinci 98 titik, Kota Jambi 17 titik, serta Kota Sungai Penuh tiga titik.
Juru Bicara Penanganan Karhutla Provinsi Jambi, Johansyah, menyambut baik penurunan drastis titik panas tersebut pada Minggu (15/11/2026). Ia menyatakan bahwa guyuran hujan sangat membantu menekan kemunculan titik api baru di lapangan. Meski cuaca mulai bersahabat, tim gabungan tetap menyiagakan langkah antisipasi agar kebakaran tidak kembali meluas di kawasan rawan.
Rincian Serapan Anggaran Empat OPD Jambi
Pemerintah pusat menyalurkan bantuan dana sebesar Rp30 miliar tersebut kepada empat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Keempat instansi penerima meliputi BPBD Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, serta RSUD Raden Mattaher. Hingga pertengahan Oktober 2026, total dana yang baru terserap oleh instansi penerima mencapai Rp1.909.433.600.
BPBD Provinsi Jambi mengelola porsi anggaran terbesar senilai Rp18.786.254.000, namun baru merealisasikan dana sebesar Rp1.792.673.600 untuk kebutuhan operasional personel. Dinas Kehutanan juga mencatat serapan serupa senilai Rp116.760.000 dari total pagu Rp1.843.430.000 untuk membiayai pergerakan petugas lapangan. Kedua instansi ini masih memproses tahapan pengadaan barang dan jasa untuk belanja peralatan pemadaman kebakaran.
Di sisi lain, dua instansi sektor kesehatan belum mencatatkan realisasi anggaran sama sekali dalam laporan tersebut. Dinas Kesehatan yang memegang alokasi Rp2.800.409.000 masih menjalankan proses pengadaan barang dan jasa untuk belanja obat-obatan. Sementara itu, RSUD Raden Mattaher belum menyerap alokasi dana Rp6.569.907.000 karena masih menunggu penyelesaian proses APBD Perubahan.
Pendampingan Kejati Demi Ketertiban Administrasi Anggaran
Lambatnya serapan dana darurat ini membuat Pemerintah Provinsi Jambi menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi untuk mengawal penggunaan anggaran. Johansyah menegaskan bahwa seluruh OPD penerima dana saat ini mendapatkan pendampingan hukum secara langsung dari pihak kejaksaan. Langkah pengawasan melekat ini bertujuan memastikan setiap rupiah belanja sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Kejati Jambi mengawal seluruh tahapan penggunaan dana, mulai dari kelengkapan administrasi hingga proses lelang pengadaan barang dan jasa. Pemerintah daerah menargetkan dana bantuan presiden ini dapat terserap secara optimal dan tepat sasaran. Kesiapan peralatan pemadaman serta dukungan logistik petugas tetap menjadi prioritas utama untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan pada masa mendatang.(ar)









