Jambi, oegopost.id – Realisasi APBD Jambi hingga akhir Juni 2026 masih tergolong rendah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mendesak Pemerintah Provinsi Jambi segera mempercepat pelaksanaan program. Ia mengingatkan waktu efektif tahun anggaran hanya tersisa sekitar lima bulan.
Ivan menilai lambatnya serapan anggaran menghambat pembangunan daerah. Kondisi itu juga mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus bergerak lebih cepat.
Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menunjukkan belanja daerah baru mencapai 27,08 persen. Angka tersebut masih jauh dari target yang diharapkan pada semester pertama 2026.
Belanja modal baru mencapai 7,50 persen. Belanja jalan, jaringan, dan irigasi bahkan hanya menyentuh 0,43 persen. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) masih berada di angka nol persen.
Belanja hibah tercatat sebesar 3,01 persen. Penerimaan Pajak Alat Berat juga baru mencapai 6,86 persen.
Ivan Minta Seluruh OPD Segera Percepat Pelaksanaan Program
Ivan meminta seluruh OPD menjadikan capaian tersebut sebagai perhatian serius. Menurutnya, rendahnya realisasi anggaran tidak hanya berkaitan dengan administrasi. Kondisi itu juga berdampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
“Di balik angka-angka itu ada pembangunan jalan yang belum berjalan, pelayanan masyarakat yang belum maksimal, serta potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara optimal. Ini harus segera menjadi perhatian bersama,” ujar Ivan.
Ia meminta BKAD, Bappeda, UKPBJ, Bapenda, Dinas PUPR, serta seluruh OPD penerima DAK segera mengevaluasi hambatan yang mengganggu pelaksanaan program.
Ia juga mendorong setiap OPD mempercepat proses administrasi, pengadaan, dan pelaksanaan kegiatan. Langkah tersebut penting agar target anggaran dapat tercapai sesuai jadwal.
Ivan mengingatkan pemerintah agar tidak menumpuk pekerjaan fisik pada triwulan IV. Menurutnya, pola tersebut berisiko menurunkan kualitas pembangunan. Pengawasan pun menjadi kurang maksimal.
“Jangan sampai pekerjaan fisik kembali menumpuk di triwulan IV. Kalau semua dikejar di akhir tahun, risikonya kualitas pekerjaan menurun, pengawasan tidak maksimal, pembayaran menumpuk, dan manfaat pembangunan terlambat dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Belanja Modal Dan Pajak Daerah Perlu Ditingkatkan Segera
Ivan menegaskan belanja modal harus segera menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Anggaran pembangunan harus berubah menjadi jalan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, irigasi, dan infrastruktur lainnya.
“Anggaran pembangunan bukan untuk mengendap di kas daerah. Belanja modal harus diwujudkan menjadi jalan yang baik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, irigasi, serta infrastruktur lain yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat,” katanya.
Selain itu, Ivan juga menyoroti penerimaan Pajak Alat Berat yang baru mencapai 6,86 persen. Ia meminta pemerintah memperkuat pendataan, pengawasan, dan penagihan wajib pajak. Fokus tersebut terutama menyasar sektor pertambangan, perkebunan, konstruksi, dan proyek besar.
Menurut Ivan, Jambi memiliki aktivitas ekonomi yang besar pada sektor sumber daya alam. Karena itu, pemerintah harus menjaga seluruh potensi penerimaan daerah. Pendataan yang akurat dan pengawasan yang kuat menjadi kunci.
Ivan berharap pemerintah memanfaatkan sisa waktu pelaksanaan APBD secara maksimal. Ia meminta setiap OPD menetapkan target yang jelas, mempercepat pengadaan, dan rutin melaporkan perkembangan program.
“Lima bulan ke depan harus menjadi masa pembuktian bahwa APBD benar-benar hadir untuk kepentingan rakyat, bukan hanya tercatat sebagai angka dalam dokumen anggaran,” pungkasnya.(ar)
