Sarolangun, oegopost.id – Penanggulangan kemiskinan Sarolangun 2026 menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi TKPKD Kabupaten Sarolangun yang dipimpin Wakil Bupati Gerry Trisatwika di Aula Bappeda, Kamis (25/6/2026). Ia mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat kerja sama lintas sektor.
Rapat tersebut menghadirkan OPD, camat, BPS, serta perwakilan perbankan daerah. Semua peserta membahas strategi terpadu untuk menekan angka kemiskinan yang terus meningkat.
Gerry menegaskan pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Ia meminta setiap instansi bergerak aktif dan menyelaraskan program agar hasilnya langsung dirasakan masyarakat.
Lonjakan Kemiskinan Jadi Perhatian Serius Daerah
Wabup memaparkan data terbaru yang menunjukkan kenaikan signifikan angka kemiskinan. Ia menyebut jumlah penduduk miskin naik dari sekitar 20 ribu jiwa pada 2024 menjadi 28 ribu jiwa pada 2025.
Gerry menilai kondisi itu membutuhkan langkah cepat dan terukur. Ia menegaskan kemiskinan berkaitan langsung dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan kependudukan.
Pemerintah daerah kemudian mendorong seluruh OPD memperkuat program intervensi. Mereka juga menyusun langkah agar kebijakan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Data Akurat Perkuat Penyaluran Bantuan Sosial
Pemerintah daerah menempatkan data terpadu kesejahteraan sosial sebagai dasar utama kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pemkab Sarolangun memperkuat validasi data agar bantuan sosial lebih tepat sasaran.
BPS Sarolangun turut memaparkan pentingnya data statistik yang akurat untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah. Sementara itu, Bank Jambi Cabang Sarolangun ikut memperkuat dukungan dalam sektor ekonomi daerah.
Pemerintah daerah juga mencatat capaian Universal Health Coverage (UHC) Sarolangun yang mencapai 100,3 persen. Capaian ini menunjukkan layanan kesehatan telah menjangkau seluruh kelompok prioritas di wilayah tersebut.
Komitmen Bersama Perkuat Penanggulangan Kemiskinan
Rakor TKPKD Sarolangun 2026 menghasilkan komitmen bersama dari seluruh peserta. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sepakat memperkuat koordinasi untuk menurunkan angka kemiskinan.
Setiap OPD menyusun program berbasis data agar intervensi berjalan lebih efektif. Pemerintah daerah juga menargetkan setiap kebijakan langsung menyentuh masyarakat miskin.
Dengan kerja sama lintas sektor, pemerintah daerah menargetkan penurunan angka kemiskinan secara bertahap. Mereka juga fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program berkelanjutan.(ar)
