Muaro Jambi, oegopost.id – Penyerapan anggaran Muaro Jambi pada APBD 2026 masih berjalan lambat hingga pertengahan tahun.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mencatat realisasi belanja daerah baru mencapai Rp 410,55 miliar dari total pagu Rp 1.328,30 miliar hingga Juni 2026. Angka ini setara dengan 30,91 persen dari target tahunan.
Capaian tersebut menunjukkan pemerintah daerah perlu mendorong percepatan realisasi anggaran pada semester berikutnya. Selain itu, kondisi ini menyoroti efektivitas pelaksanaan program pembangunan yang berjalan sepanjang tahun anggaran.
Belanja Pegawai Tetap Mendominasi
Belanja pegawai menyerap porsi terbesar dalam struktur realisasi APBD 2026. Pemerintah daerah membukukan belanja pegawai sebesar Rp 281,17 miliar hingga pertengahan tahun.
Angka tersebut menunjukkan anggaran daerah masih banyak terserap untuk kebutuhan rutin aparatur sipil negara (ASN). Sementara itu, belanja barang dan jasa mencapai Rp 67,30 miliar, sedangkan belanja lain-lain menyentuh Rp 58,75 miliar.
Struktur tersebut memperlihatkan pemerintah masih mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk operasional dibandingkan pembangunan.
Belanja Modal Masih Sangat Rendah
Belanja modal mencatat realisasi paling kecil dibandingkan pos lainnya. Pemerintah daerah hanya merealisasikan Rp 3,33 miliar hingga Juni 2026.
Kondisi ini menunjukkan proyek fisik dan pengadaan aset daerah belum banyak berjalan pada semester pertama. Padahal, belanja modal berperan penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik.
Minimnya realisasi ini juga mengindikasikan sebagian besar proyek masih berada pada tahap perencanaan dan proses pengadaan.
APBD 2026 Mengalami Penurunan
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menetapkan APBD 2026 sebesar Rp 1.328,30 miliar. Nilai tersebut turun 20,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan anggaran ini mendorong pemerintah daerah menyesuaikan kembali prioritas program agar tetap berjalan optimal. Kondisi tersebut juga menuntut efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik.
Proses pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi belanja modal pada semester pertama. Banyak proyek fisik baru mulai berjalan pada triwulan ketiga dan keempat.
Pola tersebut membuat penyerapan anggaran terlihat rendah pada pertengahan tahun, meskipun aktivitas belanja biasanya meningkat menjelang akhir tahun anggaran.
Pemerintah daerah perlu mempercepat proses administrasi dan pengadaan agar serapan anggaran meningkat secara signifikan. Fokus utama perlu diarahkan pada belanja modal yang masih tertinggal jauh dibandingkan pos lainnya.
Realisasi belanja daerah menjadi indikator penting kinerja fiskal daerah. Semakin cepat pemerintah merealisasikan anggaran, semakin cepat pula masyarakat merasakan manfaat pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur dan layanan publik.
Dengan sisa waktu tahun anggaran 2026, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan seluruh program agar target belanja dapat tercapai lebih merata dan efektif.(ar)
