Jakarta, oegopost.id – Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan praktik penekanan harga TBS sawit rakyat oleh 139 pabrik kelapa sawit (PKS) di berbagai daerah.
Temuan ini langsung memicu perhatian karena berdampak ke pendapatan petani sawit, terutama di wilayah sentra seperti Jambi, Sumatera, dan Kalimantan.
Dari hasil pemantauan, sebagian kecil PKS sudah menyesuaikan harga sesuai aturan. Namun sebagian besar masih dalam proses pemeriksaan karena diduga menjalankan pola harga yang tidak sesuai ketentuan.
Selisih Harga TBS Capai Ratusan Rupiah
Kementan mencatat selisih harga TBS mencapai Rp50 sampai Rp300 per kilogram di bawah harga acuan. Di beberapa wilayah, terutama Sulawesi Barat, harga bahkan turun hingga Rp1.200 per kilogram.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan pemerintah akan bertindak tegas.
“Harga TBS tidak boleh jatuh tanpa alasan jelas. Pasar global justru sedang kuat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pemerintah siap mencabut izin PKS yang melanggar aturan pembelian TBS petani.
Petani Jambi Hadapi Tekanan Pasar
Di Jambi, petani sawit swadaya menghadapi tekanan paling berat. Mereka sangat bergantung pada PKS tertentu karena minim pilihan pembeli lain.
Kondisi ini membuat petani sering menerima harga rendah. Mereka memilih tetap menjual TBS agar buah tidak rusak di kebun.
Situasi ini menunjukkan lemahnya posisi tawar petani dalam rantai pasok sawit di daerah.
Pemerintah Perketat Pengawasan PKS
Pemerintah memperketat pengawasan terhadap seluruh PKS di wilayah sentra sawit. Tim pengawas mengecek harga pembelian dan pola distribusi di lapangan secara langsung.
Jika menemukan pelanggaran, pemerintah langsung memberikan sanksi bertahap, termasuk pencabutan izin usaha. Pemerintah daerah juga ikut memantau agar harga tetap sesuai acuan.
Selain itu, pemerintah menelusuri kemungkinan adanya hubungan afiliasi antarperusahaan yang memengaruhi harga di pasar.
Tata Niaga Sawit Dinilai Belum Seimbang
Struktur tata niaga sawit nasional masih belum seimbang. Petani swadaya menyumbang lebih dari 40 persen produksi, tetapi mereka masih bergantung pada pabrik besar.
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mencatat perbaikan harga mulai terlihat setelah pemerintah memperketat pengawasan.
“Harga naik sekitar Rp50 per kilogram setelah dua kali rapat,” kata perwakilan Apkasindo.
Namun mereka menilai masalah utama tetap ada pada ketergantungan petani terhadap sedikit pembeli di daerah.
Dampak Langsung ke Ekonomi Daerah
Perubahan harga TBS langsung memengaruhi ekonomi daerah. Saat harga turun, pendapatan petani ikut berkurang dan aktivitas ekonomi di desa melambat.
Pemerintah berharap pengawasan ketat bisa menciptakan harga yang lebih adil. Dengan begitu, petani bisa mendapatkan nilai jual yang sesuai dan tidak lagi berada dalam posisi lemah.(ar)
