Jambi, oegopost.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi menghadiri forum interaktif secara daring dari ruang kerjanya. Kehadiran pimpinan Kanwil Kemenkumham Jambi Jonson Siagian menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam menyelesaikan berbagai keluhan pelayanan publik secara langsung.
Kementerian Hukum Republik Indonesia menggelar kegiatan strategis bertajuk “Pasti Ada Solusi” Episode 7 tersebut pada Jumat, 17 Juli 2026. Seluruh jajaran wilayah mengikuti jalannya diskusi virtual ini demi mewujudkan kepastian hukum yang inklusif bagi masyarakat luas.
Menteri Hukum Pimpin Langsung Penyelesaian Aduan Publik
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas memimpin langsung jalannya forum interaktif yang membahas berbagai sumbatan birokrasi ini. Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Hendro Pandowo mendampingi menkum secara fisik di Graha Pengayoman, Jakarta.
Menteri Hukum memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala kantor wilayah untuk merespons cepat setiap laporan masuk. Jajaran daerah wajib mengawal seluruh penanganan aduan masyarakat dari awal hingga tuntas tanpa penundaan.
“Setiap pengaduan masyarakat wajib ditindaklanjuti, diberikan respons, dan diselesaikan sampai masyarakat memperoleh kepastian atas haknya,” tegas Supratman dalam arahannya.
Pemerintah pusat menekankan bahwa kecepatan merespons laporan menjadi indikator utama keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian. Pimpinan wilayah harus memastikan bahwa masyarakat tidak menghadapi ketidakpastian saat mengurus dokumen legalitas.
Kementerian Urai Hambatan Administratif Surat Keputusan Notaris
Forum interaktif nasional episode ketujuh kali ini memfokuskan pembahasan pada kendala administratif yang menghambat profesi notaris. Secara spesifik, kementerian mengurai hambatan penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan bagi para pejabat pembuat akta.
Faktor penunda terbesarnya meliputi kewajiban penyelesaian tunggakan pekerjaan yang belum rampung pada periode jabatan sebelumnya. Pemerintah mewajibkan para notaris menuntaskan seluruh tanggung jawab administratif sebelum mengajukan permohonan masa perpanjangan.
Selain masalah perpanjangan jabatan, forum juga membedah mekanisme akses perpindahan wilayah kerja bagi para notaris. Kementerian menyusun alur mutasi yang baru demi menghadirkan sistem penempatan pejabat yang jauh lebih transparan.
Perubahan regulasi ini bertujuan untuk meminimalkan praktik curang dalam pengurusan perpindahan domisili kerja antarwilayah. Transparansi sistem menjadi prioritas utama demi menjamin keadilan bagi seluruh pengembang profesi hukum tersebut.
Sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Siap
Tim ahli kementerian menjelaskan bahwa jajaran pusat sedang menindaklanjuti perbaikan data administrasi sesuai regulasi berlaku. Petugas memproses pemutakhiran data secara berkala agar tidak ada lagi dokumen pemohon yang tersangkut.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memastikan sistem aplikasi online mereka siap memproses perpindahan notaris secara otomatis. Pemohon dapat langsung memproses mutasi wilayah kerja begitu mereka mengunggah seluruh dokumen persyaratan lengkap ke sistem.
Kehadiran pimpinan kantor wilayah Jambi dalam agenda rutin ini mempertegas komitmen daerah untuk membangun birokrasi bersih. Jajaran wilayah siap mengadopsi transparansi penuh demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Integrasi program terpusat ini membantu jajaran kantor wilayah dalam mengoptimalkan penanganan keluhan warga di tingkat daerah. Langkah taktis tersebut terbukti mampu memangkas alur birokrasi panjang yang selama ini menyulitkan masyarakat.
Penerapan komitmen ini secara konsisten akan mendongkrak indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan hukum di Provinsi Jambi. Kanwil Jambi terus bergerak aktif menciptakan iklim pelayanan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada solusi.(ar)
