Jambi, oegopost.id – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama BPMP Provinsi Jambi mengalokasikan anggaran pengadaan tahun 2026 senilai Rp7.679.998.000.
Dana tersebut terbagi dalam 127 paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang seluruhnya bersumber dari APBN dan menggunakan metode pengadaan penyedia.
Di atas kertas, anggaran ini mendukung tugas penjaminan mutu pendidikan. Namun struktur belanja menunjukkan dominasi kuat pada kegiatan operasional kantor dan koordinasi.
Total 127 Paket Pengadaan Tahun 2026
BPMP Provinsi Jambi mencatat 127 paket pengadaan untuk tahun anggaran 2026. Seluruh paket berada di bawah satuan kerja BPMP Jambi dengan status Produk Dalam Negeri dan menggunakan metode pengadaan yang beragam.
Nilai total mencapai hampir Rp7,68 miliar. Angka ini tersebar ke berbagai komponen belanja, mulai dari operasional kantor hingga kegiatan koordinasi.
Namun jika ditelusuri lebih jauh, distribusi anggaran memperlihatkan pola belanja yang terpusat pada kegiatan administratif.
Rapat dan Fullboard Jadi Pos Belanja Terbesar
Kelompok belanja terbesar berasal dari kegiatan rapat, fullboard, konsumsi, transportasi, dan penginapan. Totalnya mencapai sekitar Rp2.978.808.000 dari 58 paket.
BPMP menggunakan pos ini untuk berbagai kegiatan koordinasi, pendampingan, hingga sosialisasi program pendidikan. Namun nilai yang mendekati Rp3 miliar ini menjadi sorotan karena porsinya sangat besar.
Kegiatan yang masuk kategori ini meliputi:
- Rapat koordinasi dan evaluasi
- Fullboard dan fullday meeting
- Konsumsi kegiatan resmi
- Transportasi dinas
- Penginapan peserta dan narasumber
Dominasi belanja ini menunjukkan tingginya intensitas kegiatan koordinasi lembaga.
Outsourcing Capai Rp1,36 Miliar
Salah satu paket terbesar dalam anggaran ini adalah pengadaan alih daya tenaga outsourcing senilai Rp1.367.310.000.
Paket ini menggunakan metode E-Purchasing dan tercatat sebagai pengadaan barang dalam sistem. Namun secara substansi, paket ini berkaitan dengan jasa tenaga kerja operasional.
BPMP belum merinci jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam paket tersebut. Posisi pekerjaan, seperti petugas kebersihan, satpam, pengemudi, atau pramubakti, juga belum dijelaskan secara detail.
Ketidakjelasan struktur ini membuat publik sulit menilai proporsi kebutuhan dan efisiensi anggaran.
Utilitas Kantor Menyerap Rp853 Juta
Belanja utilitas kantor juga menyerap anggaran cukup besar, yakni Rp853.978.000.
Komponen ini mencakup:
- Listrik kantor: Rp481.978.000
- Air dan gas: Rp180.000.000
- Internet: Rp180.000.000
- Telepon kantor: Rp12.000.000
Listrik menjadi pos terbesar dalam kategori ini. Nilainya hampir setengah miliar rupiah dalam satu tahun anggaran.
BPMP menggunakan layanan ini untuk mendukung operasional kantor, fasilitas pelatihan, dan kegiatan administrasi.
Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Rp1,75 Miliar
Kelompok pemeliharaan dan perawatan aset mencapai total Rp1.751.168.000. Anggaran ini mencakup berbagai fasilitas fisik BPMP.
Beberapa pos di dalamnya meliputi:
- Pemeliharaan gedung dan aula
- Perawatan asrama dan mess
- Perawatan ruang kelas dan ruang makan
- Pemeliharaan halaman kantor
- Perbaikan sistem ICT dan jaringan
- Perawatan peralatan kantor
BPMP menjelaskan bahwa pemeliharaan menjadi kebutuhan rutin untuk menjaga fungsi fasilitas. Namun publik tetap menyoroti perlunya transparansi detail pekerjaan dan hasilnya.
ATK dan Administrasi Rp556 Juta
Belanja alat tulis kantor, administrasi, dan perlengkapan mencapai sekitar Rp556.090.000.
Pos ini digunakan untuk mendukung kegiatan operasional harian, termasuk:
- ATK kegiatan dan kantor
- Perlengkapan peserta pelatihan
- Administrasi kegiatan
- Kebutuhan logistik perkantoran
Meskipun bersifat pendukung, akumulasi nilainya tetap signifikan dalam struktur anggaran.
Metode Pengadaan Didominasi E-Purchasing
BPMP Jambi menggunakan tiga metode pengadaan utama dalam 127 paket tersebut.
Rinciannya sebagai berikut:
- E-Purchasing: 59 paket (Rp3.765.361.000)
- Pengadaan Langsung: 43 paket (Rp2.183.091.000)
- Dikecualikan: 25 paket (Rp1.731.546.000)
Metode dikecualikan banyak digunakan untuk pembayaran utilitas, penginapan, transportasi, dan layanan rutin lainnya.
Kritik Publik terhadap Struktur Belanja
Sejumlah warga Jambi menyoroti dominasi belanja operasional dalam anggaran pendidikan tersebut.
Seorang warga, Anra, mempertanyakan dampak langsung anggaran terhadap sekolah.
“Kalau untuk mutu pendidikan kami dukung. Tapi kalau terlalu banyak untuk rapat dan perjalanan, sekolah dapat apa?” ujarnya.
Warga lainnya, Husaini, menilai besarnya anggaran kantor perlu penjelasan lebih rinci.
“Outsourcing dan listrik besar sekali. Harus jelas dampaknya ke guru dan murid,” katanya.
Pandangan serupa juga datang dari kalangan pendidik yang berharap kegiatan BPMP lebih banyak menyentuh sekolah secara langsung.
Fungsi BPMP dan Harapan Dampak Nyata
Sebagai lembaga penjaminan mutu, BPMP memiliki tugas melakukan koordinasi, pendampingan, dan fasilitasi kebijakan pendidikan daerah.
Dalam praktiknya, kegiatan tersebut memang membutuhkan rapat, perjalanan dinas, dan fasilitas pendukung. Namun publik menilai pentingnya keseimbangan antara kegiatan administratif dan dampak langsung ke sekolah.
Program seperti digitalisasi sekolah, SPM pendidikan, dan wajib belajar membutuhkan pengawalan hingga tingkat satuan pendidikan.(ar)
