Fenomena No Viral No Justice Mengancam Kepastian Hukum Pidana Indonesia

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 6 Agustus 2026 - 12:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

No viral no justice kini bergeser dari sekadar sindiran warganet menjadi mantra efektivitas hukum di Indonesia.( Ilustrasi poto: istimewa).

No viral no justice kini bergeser dari sekadar sindiran warganet menjadi mantra efektivitas hukum di Indonesia.( Ilustrasi poto: istimewa).

Jambi, oegopost.id – Fenomena no viral no justice kini bergeser dari sekadar sindiran warganet menjadi mantra efektivitas hukum di Indonesia. Banyak laporan masyarakat bergerak cepat hanya setelah tagar kasus tersebut menembus jajaran trending topic media sosial.

Di satu sisi, publik mengelu-elukan fenomena ini sebagai bentuk kontrol sosial digital yang sangat efektif. Namun, pengamat sosiologi hukum menilai dominasi media justru menandai erosi kepastian hukum dan kepatuhan prosedural.

Dampak Tekanan Publik Terhadap Kepastian Hukum Pidana

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 memang menjamin hak warga memperjuangkan keadilan secara kolektif. Konsep democratic policing juga menuntut penegak hukum bersikap akuntabel serta terbuka terhadap pengawasan masyarakat.

Menganggap viralisme sebagai mekanisme penegakan hukum ideal merupakan sebuah ilusi yang sangat berbahaya. Ketika proses hukum bergerak karena tekanan publik, penanganan perkara tidak lagi mengikuti alur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca Juga :  Video POV Gaji ke-13 Viral, Empat Pegawai Pemkot Jambi Diperiksa

Risiko Diskriminasi Penanganan Perkara Bagi Korban Kejahatan

KUHAP mewajibkan polisi menindaklanjuti setiap laporan berdasarkan kriteria objektif seperti kecukupan dua alat bukti sah. Prioritas alokasi sumber daya pada kasus viral meminggirkan korban yang tidak memiliki akses media sosial atau bermukim di daerah terpencil.

Keadilan berisiko menjadi barang mewah yang hanya menyapa mereka yang berhasil memikat algoritma internet. Kondisi ini merusak prinsip equality before the law yang menjamin kesetaraan setiap warga di hadapan hukum.

Baca Juga :  Jatim Tiga Kali OTT KPK, Khofifah Perkuat Pencegahan Korupsi

Mengancam Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan

Pengadilan media sosial kerap mendahului proses penyidikan resmi dan memicu fenomena trial by the press. Desakan massa digital sering memaksa penyidik menetapkan tersangka secara prematur demi meredam amuk warga siber.

Tindakan tergesa-gesa ini memicu potensi peradilan sesat (miscarriage of justice) serta melanggar prinsip due process of law. Fenomena ini menjadi cermin retak yang menuntut reformasi kultural menyeluruh pada institusi penegak hukum.

Respon instan aparat saat menghadapi kasus viral membuktikan keberadaan kapasitas bertindak cepat yang selama ini terabaikan. Institusi penegak hukum harus membenahi sistem pengawasan internal serta transparansi SP2HP secara sistematis tanpa menunggu tekanan media.(ar)

Follow WhatsApp Channel oegopost.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapolri Gandeng Ulama, Perkuat Perang Melawan Kejahatan di Indonesia
Kapolri Suyudi Akui Berat Tindak Pelanggaran di Internal Polri
Dilema Hukum Listyo Sigit Prabowo dalam Pusaran Kasus Penyadapan
Google Jelaskan Alasan Tutup 19.389 Kanal YouTube Indonesia
UU Pemilu Digugat ke MK, Syarat Usia Capres Diminta Turun Jadi 19 Tahun
Alasan DKPP Tak Hadirkan Gibran di Sidang Etik Syarat Pendidikan
Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Hadi Usut Dugaan Makar Sadap Presiden
Syarat Dokumen dan Cara Buat Akun SSCASN CPNS 2026
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 20:23 WIB

Kapolri Gandeng Ulama, Perkuat Perang Melawan Kejahatan di Indonesia

Sabtu, 21 November 2026 - 14:05 WIB

Kapolri Suyudi Akui Berat Tindak Pelanggaran di Internal Polri

Sabtu, 21 November 2026 - 09:54 WIB

Dilema Hukum Listyo Sigit Prabowo dalam Pusaran Kasus Penyadapan

Jumat, 20 November 2026 - 13:18 WIB

Google Jelaskan Alasan Tutup 19.389 Kanal YouTube Indonesia

Jumat, 20 November 2026 - 10:25 WIB

UU Pemilu Digugat ke MK, Syarat Usia Capres Diminta Turun Jadi 19 Tahun

Berita Terbaru

Ilustrasi PPPK.(poto: ist).

Pemerintahan

Pusat Tanggung Gaji PPPK Penuh Waktu, Siap-Siap Tes CPNS 2027

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:17 WIB

Kemendagri menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III khusus untuk regional Maluku dan Nusa Tenggara di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (20/11/2026) malam.(poto: kompas.com).

Pemerintahan

Kemendagri Ganjar Pemda Berprestasi Maluku dan Nusa Tenggara

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:11 WIB