Jambi, oegopost.id – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH mengukuhkan Zulherizal sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi. Ia menggantikan Mardiyanto Arif Rakhmadi dalam jabatan tersebut.
Acara pengukuhan berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/06/2026) pagi. Pemerintah daerah menggelar kegiatan itu dengan melibatkan berbagai unsur strategis di Provinsi Jambi.
Hadir dalam acara tersebut Forkopimda, para bupati dan wali kota, pimpinan instansi vertikal, pejabat BPKP, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Dorongan Sinergi Pengawasan Keuangan Daerah
Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam mengawal penggunaan anggaran daerah. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan agar setiap program berjalan tepat sasaran dan efisien. Menurutnya, pengawasan yang kuat akan mencegah potensi penyimpangan sejak awal.
Al Haris juga meminta seluruh pihak bergerak bersama dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara di daerah.
Al Haris menilai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan daerah. Ia menyebut lembaga ini tidak hanya melakukan audit, tetapi juga memberi masukan strategis.
Ia menjelaskan bahwa BPKP membantu pemerintah daerah melalui kajian dan analisis kebijakan pembangunan. Ia bahkan kerap meminta BPKP menilai kelayakan suatu kebijakan sebelum pemerintah mengambil keputusan.
Menurutnya, masukan BPKP membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih tepat dan terukur.
Respons Cepat terhadap Potensi Penyimpangan
Gubernur Jambi meminta pemerintah daerah dan BPKP bergerak cepat jika menemukan indikasi penyimpangan anggaran. Ia menegaskan langkah cepat penting untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar.
Ia juga meminta aparat pemerintah segera melakukan audit ketika muncul informasi terkait potensi masalah keuangan. Menurutnya, tindakan cepat membantu proses perbaikan sejak dini.
Selain itu, ia membuka ruang bagi bupati dan wali kota untuk berkonsultasi dengan BPKP saat menghadapi keraguan dalam mengambil kebijakan di lapangan.
Al Haris menyebut ia selalu menindaklanjuti setiap rekomendasi dari BPKP. Ia menilai rekomendasi tersebut membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih tepat.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan agar lebih efektif dan transparan. Ia juga meminta semua pihak menjaga stabilitas pembangunan di Jambi.
Menurutnya, pengelolaan keuangan negara yang baik akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.(ar)
