Muaro Jambi, oegopost.id – Kasus anak putus sekolah di Kabupaten Muaro Jambi mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta.
Meski jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan tercatat hanya 36 orang, ia menilai pemerintah harus segera mengambil langkah konkret agar seluruh anak tetap memperoleh hak belajar.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun Ajaran 2024–2025 menunjukkan ada 36 siswa yang berhenti melanjutkan pendidikan.
Jumlah tersebut terdiri dari 24 siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) dari total 41.342 peserta didik dan 12 siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari total 13.589 siswa.
Aidi menegaskan setiap anak yang kehilangan kesempatan belajar harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Target kita seharusnya nol anak putus sekolah. Satu anak saja yang kehilangan akses pendidikan harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Aidi.
DPRD Muaro Jambi Bergerak Cari Solusi
Aidi mengatakan DPRD Muaro Jambi langsung mengumpulkan dinas dan instansi terkait untuk membahas persoalan tersebut. Pertemuan itu fokus mencari penyebab anak berhenti sekolah sekaligus menyusun langkah agar mereka kembali belajar.
Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya mencatat jumlah kasus. Pemerintah perlu memahami kondisi yang mendorong anak meninggalkan sekolah dan menyelesaikan persoalan dari sumbernya.
Aidi juga menekankan bahwa pemerintah harus menjaga keberlanjutan pendidikan setelah siswa kembali masuk sekolah.
Faktor Ekonomi Jadi Penyebab Dominan
Menurut Aidi, kondisi ekonomi keluarga masih menjadi faktor yang paling sering mendorong anak berhenti sekolah. Sebagian anak memilih membantu orang tua mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Selain persoalan ekonomi, Aidi juga menyoroti rendahnya perhatian sebagian orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Ia meminta seluruh pihak memberi perhatian terhadap kondisi lingkungan sekolah, termasuk dugaan perundungan atau bullying.
“Persoalan ini tidak bisa dilihat dari jumlahnya saja. Kita harus melihat alasan di balik mereka berhenti sekolah dan memastikan masalahnya benar-benar diselesaikan,” katanya.
Pemerintah Siapkan Program Menjangkau Anak Kembali Sekolah
Dinas Pendidikan Muaro Jambi telah menyiapkan sejumlah program untuk mengajak kembali anak-anak yang sudah meninggalkan sekolah. Pemerintah daerah juga memperkuat langkah tersebut melalui dukungan program Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat.
Program itu menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka kembali memperoleh akses pendidikan.
Aidi mengingatkan pemerintah agar tidak menjalankan program yang hanya bersifat sementara. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan mampu mengurangi risiko anak kembali putus sekolah.
Pendidikan Harus Tetap Menjadi Hak Setiap Anak
Aidi menegaskan pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang negara jamin. Karena itu, pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat perlu bekerja bersama menjaga keberlangsungan pendidikan.
Menurutnya, persoalan ekonomi maupun kondisi lingkungan tidak boleh menghentikan masa depan anak.
“Jangan sampai ada anak yang tertinggal karena persoalan ekonomi ataupun lingkungan. Pendidikan adalah hak mereka dan harus kita pastikan terpenuhi,” tegasnya.
Ia berharap kerja sama pemerintah daerah dan DPRD dapat memperluas akses pendidikan dan mempercepat pemerataan pendidikan di Muaro Jambi.
“Anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan. Jangan biarkan mereka kehilangan kesempatan hanya karena keadaan yang sebenarnya bisa kita bantu selesaikan bersama,” pungkasnya.(ar)
