Muaro Jambi, oegopost.id – Diskominfo Kabupaten Muaro Jambi mengalokasikan belanja pengadaan sebesar Rp2,53 miliar hingga Mei 2026 untuk mendukung layanan digital pemerintahan.
Anggaran ini mencakup 17 paket yang didominasi kebutuhan internet, software, cloud server, dan media komunikasi publik.
Digitalisasi Dorong Belanja Teknologi Pemerintah
Pemerintah daerah mendorong layanan publik agar berjalan lebih cepat dan terhubung secara digital. Diskominfo Muaro Jambi kemudian mengalokasikan anggaran untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi.
Hingga Mei 2026, Diskominfo mencatat total belanja pengadaan sebesar Rp2.537.423.469. Seluruh anggaran itu terbagi ke dalam 17 paket pengadaan yang mendukung kebutuhan komunikasi dan sistem digital pemerintahan.
Publik menyoroti belanja ini karena manfaatnya tidak terlihat secara langsung seperti pembangunan fisik. Warga menilai hasil digitalisasi harus muncul dalam bentuk layanan yang lebih cepat dan mudah diakses.
Internet Serap Rp1,2 Miliar
Diskominfo mengalokasikan paket terbesar untuk layanan internet, faksimili, dan TV berlangganan senilai Rp1.199.999.999. Fiber Networks Indonesia mengerjakan paket tersebut dan mencatat status ON PROCESS.
Paket ini menggunakan skema E-Katalog 6.0 dengan metode E-Purchasing. Nilainya mencapai hampir 47,29 persen dari total belanja Diskominfo.
Internet memegang peran penting dalam sistem pemerintahan digital. Tanpa koneksi yang stabil, aplikasi layanan publik tidak dapat berjalan maksimal.
Warga mempertanyakan cakupan layanan internet tersebut. Mereka ingin mengetahui apakah layanan hanya menyentuh kantor dinas atau sudah menjangkau kecamatan dan unit pelayanan publik lainnya.
Software dan Cloud Capai Rp596 Juta
Diskominfo juga mengalokasikan Rp596.900.000 untuk software, cloud server, dan pemeliharaan sistem.
Rinciannya sebagai berikut:
- Global Digital Core menyediakan layanan software senilai Rp297.500.000
- PT Citracom Inti Persada mengelola Cloud VPS Server aplikasi AISIKO senilai Rp199.500.000
- PT Citracom Inti Persada menangani pemeliharaan software senilai Rp99.900.000
Diskominfo menggunakan anggaran ini untuk mendukung sistem layanan berbasis elektronik, integrasi data, dan pengelolaan informasi pemerintahan.
Warga meminta pemerintah menjelaskan fungsi aplikasi secara rinci, termasuk jumlah pengguna aktif dan dampaknya terhadap kecepatan pelayanan publik.
Billboard dan Radio Jadi Sorotan
Diskominfo mengalokasikan anggaran komunikasi publik melalui billboard dan radio.
Dua paket billboard menyerap anggaran Rp294.900.000 dan melibatkan Mahakarya Advertising Jaya Abadi serta Mitra Advertising.
Sementara itu, PT Radio Gibel Jambi mengelola belanja radio senilai Rp191.541.600 untuk frekuensi, siaran, dan izin operasional.
Media luar ruang dan radio tetap menjadi sarana penting untuk menjangkau masyarakat luas, terutama warga yang tidak aktif menggunakan internet.
Namun warga mempertanyakan isi pesan yang tersampaikan. Mereka meminta pemerintah memastikan bahwa informasi yang disebarkan benar-benar berkaitan dengan kebutuhan publik.
Temuan Tokodaring dan Data PDN Nol
Diskominfo mencatat tujuh transaksi Tokodaring dengan total Rp31.500.000. Data tersebut tidak mencantumkan nama paket, penyedia, dan status secara lengkap.
Selain itu, dua paket pengadaan jaringan dan komputer mencatat nilai PDN (Produk Dalam Negeri) nol dengan total Rp197.565.800.
Kondisi ini tidak langsung menunjukkan pelanggaran, tetapi publik meminta penjelasan untuk menjaga transparansi dan menghindari tafsir keliru.
E-Katalog Dominasi Pengadaan
Diskominfo menggunakan E-Katalog 6.0 untuk 14 paket dengan nilai Rp2.020.324.069. Pengadaan langsung mencatat tiga paket senilai Rp485.599.400. Sementara Tokodaring mencatat tujuh transaksi senilai Rp31.500.000.
E-Purchasing mendominasi mekanisme pengadaan karena sistem ini mempercepat proses pembelian barang dan jasa pemerintah.
Warga Minta Transparansi Manfaat
Sejumlah warga meminta pemerintah menjelaskan manfaat belanja digital secara lebih terbuka.
Riswan menilai anggaran internet hampir Rp1,2 miliar harus dijelaskan secara rinci.
“Warga perlu tahu internet itu dipakai untuk apa saja dan apakah layanan jadi lebih cepat,” katanya.
Musno juga meminta kejelasan terkait penggunaan software dan cloud server.
“Kalau memang untuk pelayanan publik, harus terlihat dampaknya,” ujarnya.
Warga lain menyoroti billboard yang mereka nilai harus memprioritaskan informasi publik, bukan sekadar kegiatan seremonial.(ar)
