Muaro Jambi, oegopost.id – Belanja Diskominfo Muaro Jambi hingga Mei 2026 mencapai Rp2.537.423.469. Realisasi tersebut berasal dari 17 paket pengadaan yang tercatat dalam tahun anggaran 2026.
Data pengadaan menunjukkan sebagian besar anggaran mengalir ke kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi.
Diskominfo Muaro Jambi mengalokasikan dana untuk layanan internet, software, cloud server, jaringan komputer, billboard, radio, alat tulis kantor, hingga transaksi melalui Tokodaring.
Dari seluruh paket yang tercatat, layanan internet menjadi pengeluaran terbesar. Nilainya mencapai hampir separuh dari total belanja yang terealisasi hingga Mei 2026.
Internet Rp1,2 Miliar Jadi Paket Terbesar
Diskominfo Muaro Jambi menganggarkan Rp1.199.999.999 untuk paket Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan.
Fiber Networks Indonesia menyediakan layanan tersebut melalui E-Katalog 6.0 dengan metode E-Purchasing. Hingga saat ini, status paket masih tercatat ON PROCESS.
Nilai paket internet tersebut mencapai sekitar 47,29 persen dari total belanja yang muncul dalam data pengadaan. Dengan kata lain, hampir satu dari setiap dua rupiah yang tercatat dalam realisasi belanja terserap pada paket ini.
Pemerintah daerah membutuhkan internet untuk mendukung berbagai layanan digital. Jaringan yang stabil memungkinkan aplikasi pemerintahan berjalan, mempercepat administrasi, serta menjaga konektivitas antarinstansi.
Besarnya nilai anggaran itu juga memunculkan perhatian publik. Masyarakat tentu ingin mengetahui cakupan layanan yang diterima pemerintah daerah dan manfaat yang dirasakan warga dari penggunaan anggaran tersebut.
Software dan Cloud Server Habiskan Rp596,9 Juta
Selain internet, Diskominfo Muaro Jambi mengalokasikan dana cukup besar untuk kebutuhan software dan infrastruktur digital.
Global Digital Core memperoleh paket Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software senilai Rp297.500.000.
PT Citracom Inti Persada mengerjakan Cloud VPS Server Aplikasi AISIKO dengan nilai Rp199.500.000.
Perusahaan yang sama juga menangani Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software senilai Rp99.900.000.
Total nilai ketiga paket tersebut mencapai Rp596.900.000.
Anggaran ini berpotensi mendukung operasional aplikasi pemerintahan, pengelolaan data, integrasi sistem, dan layanan digital lainnya. Namun masyarakat membutuhkan informasi yang lebih rinci mengenai fungsi aplikasi, jumlah pengguna, serta dampak yang dihasilkan terhadap pelayanan publik.
Billboard Telan Anggaran Hampir Rp300 Juta
Diskominfo Muaro Jambi juga mencatat dua paket Belanja Sewa Tiang Billboard Dalam Kabupaten Muaro Jambi dengan total nilai Rp294.900.000.
Mahakarya Advertising Jaya Abadi menangani paket pertama senilai Rp196.600.000. Sementara itu, Mitra Advertising mengerjakan paket kedua dengan nilai Rp98.300.000.
Kedua paket tersebut menggunakan mekanisme E-Purchasing melalui E-Katalog 6.0 dan masih berstatus ON PROCESS.
Pemerintah biasanya memanfaatkan billboard untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Media luar ruang tersebut dapat digunakan untuk sosialisasi program daerah, layanan publik, informasi kesehatan, pendidikan, hingga peringatan kebencanaan.
Karena nilai anggarannya cukup besar, masyarakat juga menaruh perhatian terhadap efektivitas penyampaian informasi melalui media tersebut.
Belanja Radio Capai Rp191,5 Juta
PT Radio Gibel Jambi mengerjakan paket Belanja Sewa Alat Radio, Frekuensi dan Izin Siaran senilai Rp191.541.600.
Diskominfo Muaro Jambi menggunakan metode Pengadaan Langsung melalui jalur Non Tender untuk paket tersebut. Saat ini status pekerjaan tercatat SELESAI.
Radio masih menjadi sarana komunikasi yang penting di sejumlah daerah. Media ini mampu menjangkau masyarakat yang belum sepenuhnya mengandalkan internet sebagai sumber informasi sehari-hari.
Karena itu, publik juga menilai penting adanya informasi mengenai materi siaran, durasi program, dan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut.
Dua Paket Tercatat dengan PDN Nol
Data pengadaan menunjukkan dua paket memiliki nilai Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp0.
CV Sinar Bunglon mengerjakan Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan senilai Rp94.557.800.
Sementara itu, Moro Ziadah menyediakan paket Peralatan Jaringan dengan nilai Rp103.008.000.
Total nilai kedua paket mencapai Rp197.565.800.
Pencatatan PDN nol tidak langsung menunjukkan adanya masalah dalam pengadaan. Namun informasi tersebut tetap menarik perhatian karena pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam setiap belanja barang dan jasa.
Penjelasan mengenai penyebab nilai PDN nol akan membantu publik memahami data pengadaan secara lebih utuh.
Transaksi Tokodaring Belum Menampilkan Informasi Lengkap
Data juga mencatat tujuh transaksi Tokodaring dengan total nilai Rp31.500.000.
Masing-masing transaksi bernilai Rp3 juta, Rp3 juta, Rp4,5 juta, Rp7,5 juta, Rp7,5 juta, Rp3 juta, dan Rp3 juta.
Meski tercatat dalam sistem pengadaan, data tersebut belum menampilkan nama paket, penyedia, sumber dana, maupun status pengadaan.
Kondisi ini membuat masyarakat sulit mengetahui tujuan penggunaan anggaran pada transaksi tersebut. Padahal transparansi informasi menjadi bagian penting dalam tata kelola pengadaan pemerintah.
E-Katalog Dominasi Belanja Pengadaan
Mayoritas belanja Diskominfo Muaro Jambi berasal dari transaksi melalui E-Katalog 6.0.
Sebanyak tujuh paket melalui E-Katalog mencatat nilai Rp2.020.324.069. Tiga paket Non Tender mencapai Rp485.599.400, sedangkan tujuh transaksi Tokodaring berjumlah Rp31.500.000.
Jika melihat metode pengadaan, E-Purchasing mendominasi dengan 14 paket senilai Rp2.051.824.069.
Pengadaan Langsung hanya mencakup tiga paket. Namun total nilai ketiga paket tersebut tetap mencapai Rp485.599.400.
Warga Minta Anggaran Berdampak pada Pelayanan
Sejumlah warga Muaro Jambi berharap belanja yang menggunakan APBD mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Riswan menilai pemerintah daerah perlu menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran internet senilai Rp1,2 miliar. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui lokasi layanan yang menggunakan jaringan tersebut serta manfaat yang dirasakan warga.
Musno menyoroti anggaran software, cloud server, dan pemeliharaan aplikasi yang mendekati Rp600 juta. Ia berharap penggunaan dana tersebut benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Warga lainnya juga mempertanyakan efektivitas belanja billboard yang mencapai hampir Rp300 juta. Mereka berharap seluruh pengeluaran yang bersumber dari APBD memberikan manfaat nyata dan mudah diukur oleh masyarakat.(ar)
