Bungo, oegopost.id – Pemerintah Kabupaten Bungo menghadapi pensiunnya 179 aparatur sipil negara (ASN) yang tersebar di berbagai sektor.
Kondisi ini mendorong pemerintah daerah menyiapkan strategi agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa gangguan.
Sebanyak 179 ASN di Kabupaten Bungo akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat. Mayoritas pegawai yang pensiun berasal dari sektor pendidikan, terutama guru.
Kepala Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian BKPSDM Kabupaten Bungo dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bungo, Afrizal Nurdin, menjelaskan bahwa kondisi ini perlu segera ditangani agar tidak mengganggu layanan publik.
“Jumlah ASN yang pensiun mencapai 179 orang. Terdiri dari 15 pejabat struktural, 93 guru, 15 tenaga kesehatan, dan 56 tenaga teknis,” kata Afrizal, Rabu (20/5/2026).
Ia menegaskan bahwa sektor pendidikan merasakan dampak paling besar karena banyak guru yang berhenti bekerja.
Pemerintah daerah harus segera mengatur ulang distribusi tenaga agar proses belajar tetap berjalan.
Strategi Pemkab Bungo Perkuat Layanan
BKPSDM Bungo menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kualitas layanan publik. Mereka memperbaiki alur kerja di setiap organisasi perangkat daerah agar lebih efisien.
Afrizal menekankan pentingnya perubahan pola kerja di lingkungan pemerintahan. Ia meminta setiap unit kerja menjalankan sistem yang lebih ringkas dan efektif.
“Pemerintah daerah menyusun proses bisnis dan membangun budaya kerja yang lebih efisien,” ujarnya.
Selain itu, BKPSDM memindahkan pegawai antarunit kerja untuk menutup kekurangan tenaga di sektor tertentu. Langkah ini membantu menjaga keseimbangan kebutuhan ASN di lapangan.
Pemerintah juga mempercepat pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi layanan membantu ASN bekerja lebih cepat dan mengurangi beban kerja manual.
Tantangan Rekrutmen CPNS di Bungo
Pemerintah Kabupaten Bungo belum bisa membuka banyak formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam waktu dekat. Kondisi ini terjadi karena beban belanja pegawai masih tinggi.
Saat ini, belanja pegawai mencapai sekitar 37 persen dari total APBD. Angka ini masih lebih tinggi dari batas ideal yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 30 persen.
Afrizal menjelaskan bahwa kondisi tersebut membuat daerah belum memungkinkan mengajukan formasi CPNS tahun 2027.
Data kepegawaian yang dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara terus diperbarui untuk memetakan kebutuhan ASN secara nasional.
Meski begitu, pemerintah daerah tetap menyiapkan usulan kebutuhan pegawai sebagai langkah antisipasi jika pemerintah pusat membuka rekrutmen baru.
Penutup
Pensiunnya 179 ASN menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Bungo. Pemerintah daerah kini mengandalkan efisiensi kerja, redistribusi pegawai, dan digitalisasi layanan untuk menjaga kualitas pelayanan publik.
Dengan langkah ini, Pemkab Bungo berharap layanan masyarakat tetap berjalan stabil meski jumlah ASN terus berkurang.(ar)
