Jakarta, oegopost.id – Penangkapan aktivis Gen Z Madagaskar memicu gelombang kekecewaan di kalangan pemuda di negara tersebut. Penangkapan aktivis Gen Z Madagaskar juga menimbulkan kekhawatiran luas terhadap arah demokrasi dan masa depan kebebasan sipil di Madagaskar. Kekecewaan menyebar di kalangan generasi muda di Madagaskar setelah aparat menangkap sejumlah aktivis Gen Z yang sebelumnya berperan penting dalam mendorong perubahan politik di negara tersebut. Banyak anak muda menilai tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintahan baru tidak berbeda jauh dari rezim sebelumnya yang mereka kritik.
Para aktivis muda di Madagaskar mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui diskusi publik dan media sosial. Mereka menilai pemerintah mulai menunjukkan sikap represif terhadap kelompok yang menyuarakan tuntutan demokrasi.
Aparat Tangkap Empat Aktivis Usai Demonstrasi
Aparat di Madagaskar menangkap empat aktivis muda, yaitu Herizo Andriamanantena, Miora Rakotomalala, Dina Randrianarisoa, dan Nomena Ratsihorimanana, pada 12 April 2026. Penangkapan terjadi dua hari setelah mereka mengikuti demonstrasi yang menuntut kejelasan jadwal pemilihan umum.
Pihak kepolisian menuduh para aktivis melemahkan keamanan negara dan terlibat dalam dugaan konspirasi kriminal. Namun, pengacara para aktivis, Aliarivelo Maromanana, membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa aparat tidak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya.
“Mereka semua membantah dan tidak ada bukti sama sekali,” ujar Aliarivelo Maromanana seperti dikutip The Guardian. Sebagian aktivis sempat mendapatkan pembebasan, namun kondisi tetap memanas setelah aparat kembali menahan beberapa nama lain beberapa hari kemudian.
Pemerintah Tegaskan Proses Hukum Berjalan
Pemerintah Madagaskar melalui juru bicara kepresidenan, Harry Laurent Rahajason, menegaskan bahwa pihaknya tidak mencampuri proses hukum yang berjalan. Ia menjelaskan bahwa kepolisian nasional menangani kasus tersebut secara independen.
“Di Madagaskar ada pemisahan kekuasaan. Kepresidenan tidak ada hubungannya dengan kasus yang ditangani kepolisian nasional,” kata Rahajason. Meski demikian, penjelasan tersebut belum meredakan kekhawatiran publik, terutama di kalangan aktivis muda yang menilai pemerintah mulai membatasi ruang kebebasan sipil.
Harapan Perubahan Mulai Memudar
Banyak warga muda Madagaskar sebelumnya menyambut pergantian kekuasaan pada Oktober 2025 dengan harapan besar. Mereka mendukung perubahan setelah gelombang protes yang menggulingkan Presiden Andry Rajoelina.
Namun, harapan itu mulai memudar. Sebagian masyarakat menilai pemerintahan baru masih melibatkan elite lama yang mereka anggap bermasalah. Mereka juga melihat belum adanya perbaikan nyata dalam sektor ekonomi dan layanan publik.
Ketakandriana Rafitoson dari Transparency International Madagaskar menilai penangkapan aktivis sebagai tanda buruk bagi demokrasi. Ia menyebut pola seperti ini mengingatkan pada praktik pemerintahan sebelumnya yang seharusnya sudah ditinggalkan.
Gen Z Tuntut Reformasi dan Transparansi
Kelompok Gen Z di Madagaskar terus menuntut reformasi yang nyata, termasuk transparansi dalam penyusunan konstitusi baru. Mereka juga mengkritik sistem pemilu yang mereka anggap tidak adil karena hanya menguntungkan kelompok bermodal besar.
Pemimpin Gen Z Madagasikara, Elliot Randriamandrato, menyatakan bahwa masyarakat masih menunggu perubahan konkret dari pemerintah. Ia menegaskan bahwa kekecewaan publik muncul karena tidak adanya langkah jelas menuju reformasi.
Di tengah situasi tersebut, kekhawatiran terhadap pengaruh asing juga meningkat setelah pemerintah menjalin kerja sama militer dengan Rusia. Aktivis lokal menilai kondisi ini dapat menambah risiko ketergantungan politik luar negeri. Situasi di Madagaskar kini menempatkan pemerintah dalam tekanan besar, terutama dari generasi muda yang dulu menjadi motor perubahan politik di negara tersebut. ***
