Jakarta,oegopost.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperketat pengawasan pengadaan motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). KPK menilai pengadaan berskala besar berpotensi menimbulkan penyimpangan jika pemerintah tidak mengelolanya secara transparan dan akuntabel.
Juru bicara KPK menegaskan bahwa lembaganya terus mendorong seluruh instansi pemerintah menjalankan proses pengadaan sesuai aturan. KPK meminta setiap instansi membuka seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Langkah ini memberi ruang bagi masyarakat untuk memantau dan menilai proses secara langsung.
Pengadaan Motor Listrik Jadi Fokus
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional merencanakan pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk mendukung distribusi layanan gizi. KPK menilai rencana ini membutuhkan pengawasan ketat karena melibatkan anggaran besar.
KPK mengidentifikasi sejumlah titik rawan dalam proses tersebut. Lembaga ini meminta pemerintah menetapkan kebutuhan unit secara tepat. KPK juga mendorong penyusunan spesifikasi kendaraan secara objektif agar tidak mengarah pada pihak tertentu.
Selain itu, KPK menekankan pelaksanaan tender secara terbuka dan kompetitif. Pemerintah harus memilih penyedia berdasarkan kualitas dan kebutuhan program. Pemerintah juga harus menghindari kepentingan tertentu dalam setiap keputusan.
KPK Dorong Transparansi dan Akuntabilitas
KPK melakukan pengawasan ini untuk mencegah potensi pelanggaran sejak tahap awal. Lembaga ini aktif mendorong transparansi agar semua pihak dapat mengawasi proses pengadaan.
KPK meminta instansi terkait membuka dokumen pengadaan secara jelas dan mudah diakses publik. Keterbukaan ini memungkinkan pengawas internal dan eksternal menjalankan fungsi kontrol secara maksimal.
KPK juga mengingatkan pemerintah agar menggunakan anggaran secara efektif dan tepat sasaran. Setiap rupiah harus memberikan manfaat nyata bagi program MBG.
KPK menilai potensi korupsi sering muncul sejak tahap perencanaan proyek. Oleh karena itu, KPK terus memperkuat sistem pencegahan dengan memantau proyek strategis, termasuk pengadaan kendaraan dalam jumlah besar.
Melalui pengawasan ini, KPK berharap program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan. Pemerintah perlu menjaga integritas di setiap tahap pengadaan agar tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.***
