JAMBI, oegopost.id — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuka program penghapusan sanksi administrasi pajak hingga 100 persen bagi seluruh wajib pajak. Namun, pemerintah membatasi fasilitas keringanan penuh tersebut hanya sampai 31 Desember 2026 mendatang.
Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, Tarmizi, mengajak masyarakat Jambi segera memanfaatkan momentum ini. Ia menyampaikan imbauan tersebut saat membuka acara Taxpayers’ Gathering 2026 di Ballroom Swiss-Belhotel Jambi, Kamis (19/11/2026).
Sebanyak 155 wajib pajak, pimpinan asosiasi usaha, serta kepala kantor pelayanan pajak (KPP) se-Provinsi Jambi menghadiri forum tersebut. Kegiatan tahunan ini mengusung tema besar “Sinergi Tanpa Sanksi di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah”.
Tarmizi menjelaskan bahwa program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026. Selain itu, aturan teknisnya merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.
Skema Bertahap dan Syarat Pengajuan lewat Coretax
Pemerintah menetapkan besaran diskon sanksi secara bertahap sesuai waktu penyelesaian kewajiban wajib pajak. Untuk keterlambatan lapor Surat Pemberitahuan (SPT) kurang bayar, DJP memberikan penghapusan sanksi 100 persen pada periode 8 Oktober hingga 31 Desember 2026.
Selanjutnya, keringanan menyusut menjadi 50 persen apabila wajib pajak baru menyelesaikan kewajibannya pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027. Kemudian, besaran potongan turun lagi menjadi 25 persen untuk penyelesaian pada 1 April hingga 30 Juni 2027.
Ketentuan berjenjang ini juga berlaku bagi tunggakan surat ketetapan pajak berdasarkan tanggal pelunasan pokoknya. “Makin cepat diselesaikan, makin besar keringanannya. Penghapusan penuh hanya sampai 31 Desember 2026, jadi jangan menunggu tahun depan,” tegas Tarmizi.
Meski demikian, Tarmizi mengingatkan bahwa program PSA bukanlah pemutihan pajak. Wajib pajak tetap harus melunasi seluruh pokok pajak terutang dan tidak sedang menempuh upaya hukum.
Selain itu, sistem DJP tidak memproses penghapusan denda ini secara otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan mandiri melalui sistem Coretax atau datang langsung ke KPP dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai sebelum 1 Oktober 2028.
Dalam sesi tanya jawab, seorang peserta asal Kuala Tungkal menanyakan ketentuan apabila pelunasan dilakukan Desember 2026, tetapi permohonan baru masuk Januari 2027. Narasumber memastikan besaran potongan tetap mengacu pada tanggal pelunasan pokok pajak, bukan tanggal pengajuan permohonan.
Kontribusi Pajak Jambi Dorong Belanja Negara Rp22,05 Triliun
Pada kesempatan yang sama, Tarmizi memaparkan dampak nyata setoran pajak terhadap pembangunan daerah. Sepanjang tahun 2025, penerimaan pajak neto dari Jambi mencapai Rp5,42 triliun, sedangkan belanja negara di provinsi ini menembus Rp22,05 triliun.
Artinya, setiap Rp1 pajak yang masyarakat Jambi setorkan kembali dalam bentuk belanja pembangunan sebesar Rp4. Pemerintah menyalurkan sekitar 69 persen atau Rp15,1 triliun dana tersebut melalui skema Transfer ke Daerah untuk 12 pemerintah kabupaten dan kota.
Anggaran negara itu membiayai gaji guru, tenaga kesehatan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga Dana Desa sebesar Rp1,13 triliun. “Negara selalu hadir. Hanya saja, kehadirannya sering tidak langsung terlihat,” ujar Tarmizi menanggapi keluhan pelaku usaha soal manfaat langsung pajak.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Jambi Telanaipura, Prima Kusuma Sumantri, memandu dialog interaktif bersama para pelaku usaha dan konsultan pajak Nurlena. Pelaku usaha menyoroti tantangan kenaikan biaya operasional, inflasi, serta fluktuasi daya beli masyarakat.
Menjawab dinamika tersebut, Tarmizi memastikan DJP menjalankan pengawasan berbasis data dan analisis risiko lewat sistem Coretax. Ia juga meminta warga melapor ke Whistleblowing System (WBS) jika menemukan pegawai pajak yang melanggar integritas.
Masyarakat dapat mengecek status kewajiban pajaknya melalui akun Coretax atau menghubungi Kring Pajak 1500200. “Mari bersinergi, tanpa sanksi,” pungkas Tarmizi menutup acara.(ar)









