JAKARTA, oegopost.id – Pemerintah mulai mematangkan persiapan penetapan upah minimum untuk tahun 2027. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa pemerintah daerah akan menentukan besaran upah pekerja tahun depan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Kepastian jadwal pengumuman menjadi sorotan utama bagi kalangan pekerja maupun pelaku usaha. Pemerintah menginstruksikan gubernur untuk mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat pada 21 November 2026.
Setelah pengumuman UMP, pemerintah daerah melanjutkan proses penetapan ke tingkat berikutnya secara berurutan. Batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) jatuh pada 25 November 2026, sementara Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) menyusul satu hari kemudian pada 26 November 2026.
Rangkaian penetapan ini akan ditutup dengan pengumuman Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat pada 30 November 2026. Yassierli menyampaikan rincian tenggat waktu tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Kewenangan Gubernur dan Tiga Faktor Penentu Upah
Mekanisme penetapan upah tahun depan merujuk langsung pada Pasal 137 hingga Pasal 139 UU Pelindungan Pekerja. Aturan baru ini mewajibkan setiap gubernur untuk menetapkan UMP dan UMSP di wilayah masing-masing.
Sementara itu, penetapan UMK dan UMSK bersifat opsional serta menyesuaikan kebijakan gubernur di tiap daerah. Pemerintah pusat juga telah merancang variabel utama yang menjadi dasar penghitungan besaran upah minimum 2027.
Yassierli memaparkan bahwa tim perumus mempertimbangkan tiga faktor krusial, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta situasi ketenagakerjaan. Formula penghitungannya menggabungkan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1,0.
Untuk memperkuat akurasi angka KHL, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengolah data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) milik Badan Pusat Statistik (BPS). Estimasi KHL ini memetakan empat kelompok kebutuhan dasar pekerja.
Keempat komponen tersebut meliputi pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, biaya kesehatan dan pendidikan, serta pengeluaran tempat tinggal. Kemnaker juga menyusun estimasi KHL hingga ke level kabupaten dan kota melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah.
Kemnaker Dorong Dialog Sosial di Daerah
Kemnaker meminta Dewan Pengupahan Daerah memanfaatkan estimasi KHL tersebut sebagai acuan utama dalam sidang pengupahan. Namun, Yassierli mengingatkan bahwa angka statistik saja tidak cukup untuk menghasilkan keputusan yang ideal.
Ia mendorong seluruh anggota Dewan Pengupahan mengutamakan dialog sosial yang sehat dan terbuka. Langkah ini bertujuan mengakomodasi aspirasi pekerja, pengusaha, serta pemerintah daerah secara berimbang.
“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” tegas Yassierli.
Kemnaker bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menggelar sosialisasi intensif dengan para gubernur, bupati, wali kota, serta kepala dinas terkait. Selain itu, Kemnaker menerbitkan surat edaran resmi sebagai panduan teknis bagi pemerintah daerah dalam menggunakan data ekonomi, ketenagakerjaan, dan estimasi KHL untuk menetapkan upah sektoral.(ar)









