Jakarta, oegopost.id – Politikus Partai Gerindra, Habiburokhman, melontarkan pernyataan mengejutkan mengenai rencana Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Menurut laporan Kompas.com, ia menyebut Gibran mendatangi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026) siang. Lebih lanjut, kunjungan tersebut bertujuan menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.
Pernyataan itu muncul di tengah isu pengunduran diri Gibran yang ramai beredar selama beberapa hari terakhir. Saat itu, Habiburokhman sedang memimpin rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan jajaran. Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta.
Awalnya, Habiburokhman mempersilakan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, untuk berbicara lebih awal. Ia memberikan kesempatan tersebut dalam sesi pendalaman paparan Kapolri. Kemudian, ia menyinggung agenda Benny di MPR yang waktunya berdekatan dengan rencana kedatangan Gibran.
“Berikutnya, tokoh kita, Benny Khabur Harman, karena beliau ada acara MPR, dipersilakan bicara duluan. Jam 11 Gibran menyerahkan surat pengunduran diri,” ujar Habiburokhman dalam laporan Kompas.com.
Seketika, ucapan politikus Gerindra itu mengundang gelak tawa dari para peserta rapat di ruang sidang. Setelah melontarkan pernyataan tersebut, Habiburokhman kembali mengarahkan jalannya rapat. Ia pun mempersilakan Benny K. Harman menyampaikan pandangannya kepada jajaran kepolisian.
Rapat DPR Bahas Kasus Penyadapan Eks Kapolri
Sebenarnya, rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memiliki agenda utama yang berbeda. Rapat ini mengulas penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal di lingkungan Polri. Perkara hukum tersebut menyeret sejumlah mantan petinggi kepolisian.
Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri sebagai tersangka. Para tersangka diduga menyadap nomor ponsel milik Presiden Prabowo Subianto secara tidak sah. Oleh karena itu, Komisi III DPR memanggil jajaran Polri untuk mendalami kasus ini.
Adapun keempat tersangka tersebut meliputi mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Selain keduanya, penyidik juga menetapkan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka. Selanjutnya, mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso turut menyandang status tersangka dalam perkara ini.
Sasaran Penyadapan dan Jerat Pasal Hukum
Berdasarkan hasil penyidikan Bareskrim Polri, tindakan keempat tersangka ternyata tidak hanya menyasar kepala negara. Mereka juga menyadap komunikasi berbagai kalangan lain di luar pemerintahan. Misalnya, sasaran penyadapan meliputi pejabat negara, tokoh politik, hingga pekerja media.
Selain itu, penyidik menemukan indikasi penyadapan terhadap tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan, kalangan pengusaha juga masuk dalam daftar korban penyadapan ilegal tersebut. Temuan ini pun menjadi fokus pendalaman anggota dewan bersama pimpinan Polri.
Atas perbuatan tersebut, penyidik menerapkan pasal berlapis terkait pelanggaran akses ilegal terhadap para tersangka. Pertama, penyidik menjerat Slamet Uliandi dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal. Penyidik juga menerapkan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tidak hanya itu, ia menghadapi Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Sementara itu, penyidik menjerat tiga tersangka lainnya dengan pasal yang serupa. Ketiganya adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Secara spesifik, penyidik menerapkan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP baru terhadap mereka. Terakhir, ketiganya juga menghadapi jerat Pasal 32 ayat (1) UU ITE atas pelanggaran akses informasi elektronik secara ilegal.(ar)
