Kalimantan Timur, Oegopost.id – Unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, mendadak memanas pada Rabu sore. Situasi tegang bermula saat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menemui langsung massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (Geram).
Di hadapan peserta aksi, Rudy sebenarnya langsung melontarkan permohonan maaf atas insiden fisik antara ajudannya dan mahasiswa. Ia bahkan menawarkan opsi tegas untuk menyelesaikan kekisruhan tersebut di lokasi secara terbuka.
Namun, suasana cair seketika berubah menjadi riuh penuh amarah. Saat membicarakan rencana pemberhentian ajudan yang bersangkutan, Rudy justru memperagakan gestur tangan menyayat leher ke arah massa.
Reaksi Keras Mahasiswa dan Nasib Sang Ajudan
Massa mahasiswa langsung memprotes keras peragaan tersebut karena menilainya sangat tidak pantas keluar dari seorang kepala daerah. Rudy segera berupaya meredam kemarahan massa dengan menegaskan kembali komitmennya melepas sang ajudan dari tugas kedinasan.
Rudy berjanji menerbitkan sekaligus menandatangani surat keputusan pemberhentian ajudan tersebut jika massa memang menghendakinya. Ia mengaku siap mengembalikan staf pengawalnya itu ke instansi asal demi memenuhi tuntutan demonstran.
Kendati demikian, pertemuan di lapangan tersebut belum membuahkan keabsahan administratif berkekuatan hukum tetap. Pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih perlu merilis keputusan resmi tertulis untuk memastikan status kedinasan sang ajudan.
Di sela-sela dialog yang alot itu, Rudy juga meminta mahasiswa mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyuarakan pendapat. Ia menilai dialog kepala dingin mempermudah pemerintah daerah merumuskan jalan keluar konkret bersama masyarakat.
Sorotan Isu Daerah hingga Evaluasi Kepemimpinan Nasional
Persoalan ajudan sebenarnya hanyalah percikan kecil dari gelombang protes yang mahasiswa bawa sejak pukul 15.00 Wita. Massa aksi datang membawa tujuh poin tuntutan krusial terkait carut-marut tata kelola di Bumi Etam.
Humas aksi Geram, Candra, menegaskan kekecewaan mendalam atas ketimpangan nyata di daerahnya. Mahasiswa menilai kekayaan sumber daya alam Kaltim yang melimpah ruah belum memberi kesejahteraan sepadan bagi warga lokal.
Peserta aksi mendesak pemerintah daerah menuntaskan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas. Mereka juga menuntut solusi tuntas atas krisis kelangkaan bahan bakar minyak, pemadaman listrik berkepanjangan, hingga audit transparan program Gratispol.
Gerakan jalanan ini bertepatan pula dengan momentum evaluasi dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahasiswa memanfaatkan ruang unjuk rasa untuk menyuarakan rapor merah kebijakan pusat dan dampaknya di daerah.
Sebelum membubarkan diri, massa mendesak sang gubernur membubuhkan tanda tangan langsung di atas lembar petisi tuntutan. Rudy akhirnya menandatangani dokumen tersebut dan berjanji meneruskan seluruh aspirasi mahasiswa Kaltim ke meja kerja pemerintah pusat di Jakarta.(ar)
