Jakarta, Oegopost.id – Aliansi mahasiswa bersama masyarakat menggelar aksi unjuk rasa besar di Jakarta Pusat pada Selasa (20/10/2026). Massa aksi turun ke jalan tepat pada momen dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menyuarakan evaluasi kinerja pemerintah secara terbuka.
Massa memusatkan konsentrasi aksi pada dua titik utama, yakni area Tugu Proklamasi serta kawasan Tugu Tani. Peserta aksi bergerak membawa berbagai tuntutan krusial terkait kebijakan publik, lingkungan, hingga penegakan hukum di tanah air.
Gerakan ini lahir dari inisiatif kelompok aliansi Komisi Selamatkan Daulat Rakyat atau Komite Sadar. Wadah pergerakan tersebut merangkul perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta terkemuka di Indonesia.
Kampus yang tergabung mencakup Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Diponegoro. Aliansi ini juga melibatkan mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada, UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga, hingga Universitas Brawijaya.
Sebagian perwakilan kampus memutuskan turun langsung menyuarakan aspirasi di jalanan ibu kota Jakarta. Sementara itu, kelompok mahasiswa dari beberapa kampus lain memilih melangsungkan aksi serupa secara serentak di daerah asal masing-masing.
Polda Metro Jaya Siapkan Skema Rekayasa Lalu Lintas
Pihak kepolisian memprediksi lonjakan kepadatan kendaraan pada berbagai jalur protokol ibu kota akibat konsentrasi massa unjuk rasa. Petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya langsung menerapkan rekayasa arus lalu lintas situasional di lapangan.
Penyekatan dan pengalihan arus menyasar kawasan vital seputaran Monumen Nasional, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, serta kompleks Gedung DPR/MPR RI. Petugas mengarahkan pengguna jalan agar mencari jalur lain demi mencegah kemacetan total.
Jalur lingkar Monas yang mengalami imbas meliputi Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan Perwira, Jalan Abdul Muis, Jalan Kebon Sirih, dan Jalan Majapahit. Kepadatan serupa berpotensi meluas hingga persimpangan lampu merah di sekitarnya.
Pengendara juga perlu menghindari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, khususnya ruas Jalan MH Thamrin, Jalan KH Mas Mansyur, Jalan M Mashabi, dan Jalan Sutan Syahrir. Petugas lapangan terus mengatur pergerakan kendaraan agar antrean tidak mengunci simpul jalan utama.
Aparat kepolisian turut memperketat pengaturan lajur di sekitar Kompleks Parlemen Senayan. Ruas terdampak mencakup Jalan Gatot Subroto, Simpang Semanggi, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, hingga Jalan Pintu Satu Senayan.
Polda Metro Jaya merekomendasikan rute alternatif bagi pengendara dari arah Semanggi menuju Slipi lewat Jalan Jenderal Sudirman, Bendungan Hilir, Pejompongan, lalu menyambung ke Jalan Letjen S Parman. Pengemudi dari arah Jalan Gatot Subroto dapat berbelok ke Jalan Gerbang Pemuda, menyusuri Patal Senayan, menembus Tentara Pelajar, lalu masuk lajur Letjen S Parman.
Warga dari arah Jakarta Barat dapat melintasi Jalan Tomang Raya dan Jalan Suryopranoto untuk menjangkau Harmoni tanpa melintasi titik aksi. Pengendara dari arah Jakarta Selatan bisa menempuh Jalan Kapten Tendean serta HOS Cokroaminoto, sedangkan pelintas dari Jakarta Timur dapat memanfaatkan koridor Jalan Jatinegara dan Kramat Raya.
Evaluasi Kritis Mahasiswa Hadirkan Lima Tuntutan Pokok
Massa unjuk rasa menuntut penetapan status bencana nasional untuk musibah kebakaran hutan dan lahan serta bencana banjir tahunan. Mahasiswa menuntut jaminan pemulihan kesehatan warga terdampak krisis serta meminta aparat hukum mencabut izin korporasi perusak lingkungan.
Aspirasi kedua berfokus pada perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi nasional guna mengembalikan kepercayaan pasar internasional. Para mahasiswa menilai transparansi dan kehati-hatian pengambilan kebijakan finansial menjadi kunci stabilitas perekonomian rakyat kecil.
Tuntutan ketiga mendesak pemerintah agar segera menghentikan segala bentuk pembatasan kebebasan berekspresi di ruang publik. Massa aksi menyoroti pentingnya ruang aman bagi masyarakat sipil dalam menyuarakan kritik terbuka terhadap jalannya pemerintahan.
Poin keempat menuntut pengusutan tuntas serta pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih mengakar luas. Mahasiswa mendesak penegak hukum bertindak independen tanpa tebang pilih dalam menangani kasus penyelewengan kekuasaan.
Tuntutan penutup berfokus pada penurunan biaya operasional pendidikan tinggi, layanan kesehatan, serta tarif berbagai pelayanan publik. Mahasiswa menegaskan bahwa negara wajib menjamin akses fasilitas dasar secara merata tanpa membebani daya beli keluarga miskin.
Pengendara mobil dapat memantau pergerakan lalu lintas terkini melalui pantauan kamera pengawas daring pada aplikasi Travoy. Pemilik kendaraan cukup memasang aplikasi melalui toko digital ponsel pintar lalu masuk menggunakan akun terdaftar.
Pengguna dapat memilih menu CCTV tol dalam kota dan memeriksa kondisi ruas tol terdekat dari Tugu Tani maupun Tugu Proklamasi secara berkala. Pemantauan digital ini membantu pelintas menentukan pilihan rute perjalanan secara tepat sebelum terjebak antrean kendaraan.(ar)
