Jakarta, oegopost.id – Proses pergantian kilat pimpinan Polri dalam kurun waktu kurang dari 24 jam memicu perhatian luas dari masyarakat. Publik menyoroti kesesuaian langkah cepat tersebut dengan norma hukum formal yang berlaku di Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti posisi pucuk Korps Bhayangkara dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Rangkaian perombakan jabatan tertinggi kepolisian ini bergerak sangat cepat melalui tahapan resmi kenegaraan.
Masa pergantian bermula saat Kepala Negara mengirimkan Surat Presiden Nomor R57/Pres/09/2026 ke DPR pada 30 September 2026. Surat dinas itu memuat usulan pemberhentian Listyo Sigit sekaligus penunjukan Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal.
Keesokan paginya pada 1 Oktober 2026, Komisi III DPR langsung menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal tersebut. DPR kemudian mengesahkan persetujuan pengangkatan lewat Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani pada siang harinya.
Pada sore hari yang sama, Presiden Prabowo melantik Suyudi Ario Seto di Istana Negara sebagai Kapolri baru. Alur kilat ini memunculkan beragam perbincangan publik mengenai kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.
Telaah Aturan Pasal Sebelas Undang Undang Kepolisian Negara
Landasan formal pengangkatan orang nomor satu di kepolisian mengacu sepenuhnya pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ketentuan tersebut memuat tiga tahapan utama yang wajib terpenuhi dalam setiap pergantian pejabat.
Tahap awal mewajibkan Presiden mengajukan usul pengangkatan beserta alasan tertulis kepada pihak legislatif. DPR selanjutnya memegang wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 20 hari sejak penerimaan surat usulan.
Aturan undang-undang menegaskan tiga pilar kumulatif, yaitu hak usul Presiden, persetujuan DPR, dan pengesahan akhir lewat Keputusan Presiden. Sementara itu, keterlibatan Kompolnas berjalan berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2011 sebagai prinsip tata kelola, bukan syarat formil undang-undang.
Jika merujuk parameter legalitas Pasal 11, mekanisme estafet kepemimpinan Polri ini telah memenuhi seluruh prosedur tertulis. Keberadaan Surpres, persetujuan resmi DPR, serta penerbitan Keppres pelantikan mengukuhkan keabsahan langkah pemerintah.
Sorotan publik paling tajam justru tertuju pada durasi persetujuan parlemen yang rampung hanya dalam hitungan jam. Ketentuan batas 20 hari dalam undang-undang merupakan batas waktu maksimal, bukan batas durasi minimal bagi DPR.
Dinamika Pemerintahan Efisien Menghindari Kekosongan Komando Tertinggi Kepolisian
Langkah legislatif menyetujui calon dalam satu hari memanfaatkan ruang normatif yang tidak membatasi kecepatan pembahasan. Keputusan kilat ini secara praktis menjaga kelangsungan kepemimpinan dan mencegah kekosongan komando pada institusi dengan 400.000 personel.
Parlemen menjalankan fungsi pengawasan tanpa memperpanjang perdebatan yang berisiko menunda penetapan pejabat definitif. Pembahasan cepat membuat ruang uji publik terhadap rekam jejak, independensi, serta komitmen hak asasi manusia menjadi sangat terbatas.
Meski demikian, publik tidak menyampaikan sanggahan hukum terkait rekam jejak maupun dugaan pelanggaran mantan Kepala BNN tersebut. Pertanyaan yang mengemuka di tengah masyarakat lebih berfokus pada faktor kecepatan politik ketimbang persoalan pelanggaran hukum.
Peristiwa ini sekaligus mencatat Suyudi Ario Seto sebagai Kepala BNN ketiga yang naik menduduki posisi Kapolri setelah Da’i Bachtiar dan Sutanto. Momentum tersebut mencetak preseden baru dalam tata kelola birokrasi penegakan hukum modern.
Kecepatan proses menunjukkan koordinasi erat antara hak prerogatif Presiden dan kewenangan persetujuan lembaga legislatif. Seluruh rangkaian pergantian pimpinan Korps Bhayangkara telah berjalan sesuai koridor hukum yang sah.(ar)
