Jambi, oegopost.id – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jambi, Edi Purwanto, menegaskan komitmen penjaminan efektivitas anggaran nasional. Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan bakal terus mengawal belanja negara pemerintah agar program pembangunan berdampak nyata pada masyarakat.
Edi menyampaikan penegasan tersebut saat memberikan keterangan resmi pada Sabtu (15/8/2026). Menurutnya, seluruh arah pembangunan nasional wajib memprioritaskan peningkatan kualitas hidup seluruh warga negara secara langsung.
“Kami Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal kebijakan Pemerintah, program-program yang ujung tombaknya sebagaimana pidato Presiden dalam sidang tahunan bersama MPR bahwa belanja negara harus tepat sasaran, harus memberikan kemanfaatan dan benar-benar dirasakan rakyat,” kata Edi.
Selain itu, politisi ini menekankan bahwa setiap rupiah pengeluaran negara harus berorientasi pada hasil riil di lapangan. Sebab, penyerapan anggaran belanja tidak boleh sebatas pemenuhan kewajiban administratif instansi pemerintah semata.
Makna Kedaulatan Bangsa Dan Keadilan Bagi Seluruh Rakyat
Selanjutnya, Edi mengaitkan kebijakan anggaran tersebut dengan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sementara itu, tema besar kemerdekaan tahun ini mengusung gagasan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
Maka dari itu, ia meminta pemerintah menerjemahkan tema peringatan kemerdekaan tersebut ke dalam program kerja konkret. Sebab, kebijakan publik harus mampu menghadirkan kebebasan serta kemandirian hakiki dalam kehidupan warga harian.
“Berdaulat ketika kita mampu menentukan masa depan dengan kekuatan sendiri. Adil ketika tempat seseorang dilahirkan tidak menentukan kualitas pelayanan dan masa depannya,” ujarnya.
Sebab, prinsip keadilan sosial menuntut kesetaraan akses terhadap seluruh fasilitas serta pelayanan publik. Dengan demikian, tempat lahir seseorang tidak boleh membatasi kesempatan meraih masa depan yang layak.
Ukuran Kemakmuran Riil Dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat
Di sisi lain, Edi menegaskan ukuran kemakmuran nasional tidak boleh bersandar pada angka statistik makro belaka. Padahal, tingkat partisipasi kerja maupun pertumbuhan ekonomi belum tentu menjamin kesejahteraan riil warga di lapangan.
Sebaliknya, kemakmuran sejati baru terwujud saat warga sanggup memenuhi seluruh kebutuhan pokok harian mereka. Sehingga, masyarakat dapat menikmati standar hidup layak tanpa ancaman kesulitan finansial yang ekstrem.
“Makmur ketika rakyat tidak hanya tercatat bekerja, tetapi benar-benar mampu makan dengan layak, menyekolahkan anak, memperoleh pelayanan kesehatan, memiliki rumah, dan hidup dengan tenang,” katanya.
Oleh sebab itu, pemerintah wajib menjamin keterjangkauan harga pangan, akses pendidikan berkualitas, dan layanan kesehatan prima. Bahkan, kepemilikan hunian aman serta ketenangan hidup menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan nasional.
Keseimbangan Pertumbuhan Ekonomi Makro Dan Kesejahteraan Warga Rentan
Lebih lanjut, Edi mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada capaian pertumbuhan ekonomi skala besar semata. Namun, kemajuan ekonomi makro sering kali menutup mata publik dari ketimpangan sosial di lapangan.
Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan sebagian kelompok masyarakat berjuang sendiri demi mempertahankan hidup. Sebab, negara wajib hadir memberikan perlindungan serta bantuan nyata bagi warga miskin.
“Jangan sampai Indonesia terus maju, tetapi sebagian rakyatnya masih berjuang sendirian untuk sekadar bertahan hidup,” tegasnya.
Pada akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan berjanji memaksimalkan fungsi pengawasan anggaran di legislatif secara konsisten. Langkah tersebut bertujuan menjaga seluruh program kerja pemerintah tetap berjalan di jalur kesejahteraan rakyat.(ar)
