PPPK Paruh Waktu Perjuangkan Status, Akan Temui KemenPANRB dan BKN Hari Ini

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 22 April 2026 - 05:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Herru Gama Yudha akan memimpin langsung agenda audiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara pada Rabu, 22 April 2026. ( Poto : Lintasedukasi.com )

Ketua Umum Herru Gama Yudha akan memimpin langsung agenda audiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara pada Rabu, 22 April 2026. ( Poto : Lintasedukasi.com )

Jakarta, oegopost.id – Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia mempercepat langkah perjuangan untuk mendapatkan kepastian status anggotanya. Ketua Umum Herru Gama Yudha akan memimpin langsung agenda audiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara pada Rabu, 22 April 2026.

Herru menyatakan organisasinya membawa aspirasi jutaan PPPK Paruh Waktu dari berbagai daerah. Mereka menuntut kepastian regulasi terkait perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu.

Tiga Tuntutan Utama Disampaikan

Dalam audiensi tersebut, Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia menyusun tiga tuntutan utama.

Baca Juga :  Kemnaker Turun ke Epson, Ini Dugaan yang Diselidiki

Pertama, organisasi mendesak pemerintah segera menerbitkan dasar hukum yang jelas dan tegas sebagai payung regulasi peralihan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Kedua, mereka meminta pemerintah menetapkan kriteria, tahapan, dan mekanisme pengangkatan secara rinci. Langkah ini bertujuan mencegah perbedaan penafsiran kebijakan di tingkat pemerintah daerah.

Ketiga, organisasi mendorong pemerintah menyusun skema penganggaran yang tepat agar perubahan status kepegawaian tetap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, khususnya terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen.

Baca Juga :  ASN korban kecelakaan kereta Bekasi Timur Terima Kenaikan Pangkat Anumerta

Kepastian Status Jadi Kebutuhan Mendesak

Herru menegaskan seluruh anggota membutuhkan kepastian kebijakan secepatnya. Ia menilai kejelasan status akan meningkatkan ketenangan kerja sekaligus mendorong kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, ketidakpastian regulasi selama ini menghambat perencanaan karier, kesejahteraan pegawai, dan penyusunan anggaran di daerah. Karena itu, ia meminta pemerintah segera mengambil keputusan konkret.***

Follow WhatsApp Channel oegopost.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Umumkan Pahlawan Nasional 2026 Hari Ini, Ada Nama Hoegeng
Kapolri Suyudi Mutasi Perwira Tinggi, Dua Komjen Ditarik dari KSP
Sinergi Migas dan Media Kunci Capai Target 1 Juta Barel
PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu 2027, Bisa Ikut Seleksi CPNS
UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026 Resmi Terbit, Ini Hak Baru Pekerja
Helikopter Water Bombing BNPB Jatuh di Sungai Barito, 3 Kru Selamat
Misteri Penyadapan Presiden Prabowo: Mengapa Nama Gibran Absen?
Gaji PPPK Cair Lewat APBN Mulai 2027, Ini Rincian Lengkapnya
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 13:53 WIB

Prabowo Umumkan Pahlawan Nasional 2026 Hari Ini, Ada Nama Hoegeng

Selasa, 10 November 2026 - 13:48 WIB

Kapolri Suyudi Mutasi Perwira Tinggi, Dua Komjen Ditarik dari KSP

Selasa, 10 November 2026 - 06:06 WIB

Sinergi Migas dan Media Kunci Capai Target 1 Juta Barel

Senin, 9 November 2026 - 09:10 WIB

PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu 2027, Bisa Ikut Seleksi CPNS

Minggu, 8 November 2026 - 14:47 WIB

UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026 Resmi Terbit, Ini Hak Baru Pekerja

Berita Terbaru

Aktivitas pengisian bahan bakar di SPBU Pertamina dengan papan totem tarif resmi per 1 November 2026. (dok.jemarionline.com)

Ekonomi

Rincian Harga BBM Pertamina Terbaru Hari Ini 10 November 2026

Selasa, 10 Nov 2026 - 14:00 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani.(poto: kompas.com).

Hukum

DPR Siapkan Langkah Lanjutan Soal Ijazah Gibran

Selasa, 10 Nov 2026 - 13:45 WIB

Kumpulan perhiasan dan emas batangan Antam dalam pemantauan harga emas terbaru di Jambi per 10 November 2026.(ilustrasi poto: AI).

Bisnis

Update Harga Emas Hari Ini di Jambi 10 November 2026

Selasa, 10 Nov 2026 - 06:15 WIB