Jakarta, oegopost.id – Gibran Rakabuming Raka resmi mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026. Menurut laporan Kompas.com (12/11/2026), ia menyerahkan langsung surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR setelah berpamitan dengan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan pengganti ijazah SMA milik Gibran saat pencalonan lalu.
Publik kini mengarahkan perhatian ke Istana dan gedung parlemen di Senayan. Namun, laporan analisis menyoroti bahwa proses pemilihan pengganti jauh lebih krusial daripada sekadar menebak sosok kandidat. Proses ini menjadi ujian nyata pertama bagi aturan pengisian kursi wakil presiden kosong hasil amendemen konstitusi.
Mekanisme Enam Puluh Hari di Tangan Presiden dan MPR
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur langkah pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Konstitusi memberi hak eksklusif kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama calon kepada MPR. Selanjutnya, MPR wajib menggelar sidang pemilihan paling lambat 60 hari sejak kursi tersebut kosong.
Berdasarkan tenggat tersebut, Indonesia harus memiliki wakil presiden baru maksimal pada 11 Januari 2027. Pimpinan MPR sendiri memberi batas waktu 14 hari bagi Presiden Prabowo untuk menyetorkan dua nama kandidat. Para perancang amendemen membuat aturan ini guna mencegah kekosongan kekuasaan berkepanjangan seperti era pasca-mundurnya Mohammad Hatta pada 1956.
Aturan dua kandidat juga bertujuan membatasi transaksi politik liar antarfraksi di parlemen seperti sidang pemilihan tahun 2001. Dalam artikel Kompas.id, ilmuwan politik Guillermo O’Donnell menekankan pentingnya akuntabilitas horizontal antarlembaga negara. MPR wajib memverifikasi syarat administrasi kandidat secara terbuka dan ketat agar tragedi pembatalan syarat pendidikan tidak terulang.
Peta Bursa Kandidat dan Gejolak Pasar
Sejumlah nama politisi mulai beredar dalam bursa pengganti Gibran di kalangan pengamat. Dari barisan ketua umum partai koalisi, muncul nama Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat), Bahlil Lahadalia (Golkar), dan Zulkifli Hasan (PAN). Sementara itu, Partai Gerindra memiliki stok kader internal seperti Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono.
Pengamat juga menyebut nama Puan Maharani dan Muhaimin Iskandar sebagai opsi merangkul kekuatan di luar inti koalisi. Nama Dedi Mulyadi turut masuk hitungan berkat tingkat popularitasnya yang tinggi di berbagai survei. Meski bursa mulai ramai, partai-partai politik memilih menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya hak pengusulan kepada Presiden Prabowo.
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai negara membutuhkan figur teknokrat atau profesional untuk memulihkan ekonomi serta kepercayaan hukum. Kabar pengunduran diri Gibran sempat memicu gejolak di sektor keuangan nasional. Data Reuters (12/11/2026) mencatat nilai tukar rupiah langsung menyentuh level terlemah di angka Rp 18.250 per dolar AS pada hari pengunduran diri tersebut.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai mundurnya Gibran berpotensi menghilangkan dualisme di tingkat elite pemerintahan. Namun, kepergian Gibran juga membuat segala kritik publik kini mengarah langsung ke Istana tanpa peredam.
Merujuk pemikiran ilmuwan politik Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam ulasan Kompas.id, kualitas demokrasi bergantung pada sikap menahan diri elite politik (forbearance). Dengan mayoritas kursi MPR berada di tangan koalisi pemerintah, publik kini menunggu apakah proses seleksi berjalan transparan atau sekadar menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan menjelang Pilpres 2029.(ar)
