Jambi, oegopost.id – Pelantikan pejabat Kemenkum Jambi berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Kamis (11/06/2026).
Kepala Kantor Wilayah, Jonson Siagian, melantik Analis Hukum Ahli Madya, Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, serta sejumlah Pegawai Negeri Sipil.
Acara berjalan khidmat dan dihadiri jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Jambi. Jonson memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan dalam kegiatan tersebut.
Jonson menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar acara formal. Ia meminta pejabat baru memegang amanah negara dengan penuh tanggung jawab.
Analis Hukum Diminta Perkuat Kualitas Kebijakan
Jonson menyoroti peran penting Analis Hukum dalam organisasi. Ia menyebut jabatan ini berhubungan langsung dengan penyusunan kebijakan.
Ia meminta Analis Hukum menyusun kajian hukum yang kuat dan komprehensif. Selain itu, mereka harus memastikan setiap kebijakan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Jonson juga mendorong peningkatan kualitas analisis hukum. Menurutnya, hal itu akan memperkuat tata kelola pemerintahan di lingkungan Kemenkum Jambi.
Dalam arahannya, Jonson menekankan peran Analis SDM Aparatur Ahli Pertama. Ia menyebut pengelolaan SDM aparatur harus berjalan strategis.
Ia menjelaskan bahwa manajemen ASN mencakup perencanaan pegawai, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja. Semua proses itu harus berjalan terukur.
Jonson meminta pengelolaan SDM di lakukan secara efektif. Ia ingin birokrasi menjadi lebih profesional dan efisien.
PNS Baru Diminta Tingkatkan Pengabdian
Kepada PNS yang baru di lantik, Jonson memberi pesan khusus. Ia meminta mereka memaknai status PNS sebagai bentuk pengabdian kepada negara.
Ia mengajak para pegawai bekerja dengan dedikasi tinggi. Selain itu, ia menekankan pentingnya pelayanan publik yang baik.
Jonson juga mengingatkan soal nilai dasar ASN. Ia meminta seluruh pegawai menjunjung integritas dalam bekerja.
Jonson memberikan peringatan tegas kepada seluruh pejabat dan pegawai. Ia meminta mereka menjaga integritas dalam setiap tugas.
Ia melarang penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran disiplin. Selain itu, ia juga menyoroti praktik gratifikasi.
Menurutnya, pelanggaran tersebut dapat merusak kepercayaan publik. Karena itu, ia meminta semua pegawai menghindarinya.
Jonson mengajak seluruh jajaran membangun budaya kerja bersih. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pelayanan publik.
Ia juga mendorong akuntabilitas di setiap lini kerja. Menurutnya, hal ini penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat.(ar)
