Jambi, oegopost.id – Pimpinan dewan menyambut terbuka desakan massa terkait evaluasi penanganan karhutla di Jambi saat menemui mahasiswa di kawasan perkantoran dewan, Senin (5/10/2026). Wakil Ketua Komisi III Ansori Hasan bersama Ketua Komisi II H Erpan langsung menemui kerumunan massa yang sebelumnya bergerak dari arah kawasan BI Jambi.
Petugas sempat menutup akses gerbang utama menuju kawasan perkantoran pemerintah provinsi demi menjaga ketertiban umum. Kedua pimpinan komisi tersebut langsung menawarkan ruang dialog terbuka di halaman gedung dewan agar perwakilan massa dapat menyampaikan aspirasi secara langsung.
Namun massa aksi menolak tawaran dialog terbuka di luar pagar tersebut. Perwakilan mahasiswa juga menolak tawaran alternatif untuk mengutus 10 hingga 20 delegasi masuk menuju Ruang Komisi II.
Massa justru menuntut seluruh peserta aksi masuk bersamaan ke dalam pekarangan kantor dewan. Aparat kepolisian yang berjaga membatasi akses masuk tersebut sehingga rombongan mahasiswa akhirnya memilih membubarkan barisan secara tertib sekitar pukul 14.49 WIB.
DPRD Jambi Hormati Aspirasi Mahasiswa Terkait Bencana Asap
Meski pertemuan formal batal terlaksana, Ansori Hasan menegaskan pihaknya tetap menaruh rasa hormat tinggi terhadap sikap kritis mahasiswa. Menurutnya, gelombang aksi tersebut menjadi alarm pengingat yang sangat tegas bagi jajaran eksekutif.
Pihaknya memastikan parlemen siap menampung dan mengawal seluruh poin tuntutan yang mahasiswa bawa ke gedung dewan. Legislator ini memandang aksi tersebut mencerminkan kepedulian publik terhadap ancaman kabut asap yang terus berulang setiap musim kemarau.
Ansori mendesak pemerintah daerah segera merumuskan langkah penanggulangan bencana yang jauh lebih terukur dan nyata di lapangan. Pemerintah wajib mematangkan strategi pencegahan dini agar musibah kebakaran lahan tidak lagi menjadi agenda tahunan yang merugikan masyarakat.
Penanganan kebakaran hutan menuntut koordinasi lintas instansi yang solid serta penerapan mitigasi yang berbasis data lapangan. Pihak legislatif menilai penguatan sinergi antarlembaga menjadi kunci utama dalam memadamkan potensi titik api sebelum meluas.
Mahasiswa Bawa Tuntutan Keras Soal Kepatuhan Korporasi Lingkungan
Para mahasiswa membawa sejumlah tuntutan krusial, salah satunya pembentukan panitia khusus audit lingkungan bagi seluruh korporasi pemegang konsesi. Mereka menuntut audit terbuka mengenai kepatuhan korporasi dalam penyediaan sarana dan prasarana pencegahan api.
Mahasiswa juga menuntut pencabutan izin usaha secara permanen terhadap korporasi yang terbukti lalai menjaga lahannya dari kebakaran. Mereka menegaskan aparat penegak hukum wajib memproses setiap pelaku pembakar hutan tanpa tebang pilih.
Dewan menganggap seluruh poin tuntutan mahasiswa sangat positif untuk memperbaiki tata kelola lingkungan di tingkat daerah. Seluruh aspirasi ini menjadi rujukan kerja Komisi II dan Komisi III dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran maupun kebijakan penanggulangan bencana.
Pihak mahasiswa berencana kembali menggelar aksi lanjutan dengan konsolidasi massa yang lebih besar pada Kamis (8/10/2026). Rencana unjuk rasa jilid dua tersebut bertujuan memastikan pemerintah daerah dan parlemen benar-benar mengeksekusi rekomendasi lingkungan secara nyata.(ar)
