Jambi, oegopost.id – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, memberikan peringatan tegas menyusul pelantikan pejabat baru Pemprov Jambi. Gubernur Jambi Al Haris melantik kelima Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II tersebut pada Kamis malam lalu.
Pihak legislatif meminta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini segera bekerja keras tanpa penundaan. Ivan Wirata menegaskan mereka tidak memiliki banyak waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru.
Mewakili pimpinan dewan, Ivan menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada mereka yang mendapat kepercayaan memimpin instansi terkait. Namun, ia mengingatkan agar mereka membalas kepercayaan gubernur tersebut dengan integritas dan loyalitas penuh kepada masyarakat.
Para kepala dinas juga harus menunjukkan kinerja yang terukur selama menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Mereka wajib menghadirkan dampak positif secara langsung bagi kelangsungan pembangunan dan roda pemerintahan daerah.
Tuntutan Kinerja Cepat Tanpa Ada Waktu Untuk Adaptasi
Tuntutan untuk segera tancap gas ini bukan tanpa alasan yang mendasar bagi jajaran lembaga legislatif. Pemerintah daerah saat ini telah memasuki semester kedua tahun anggaran berjalan yang menyisakan waktu terbatas.
Kondisi waktu yang semakin sempit mengharuskan semua kepala OPD bekerja cepat, tepat, dan menghasilkan dampak nyata. Ivan membeberkan lima pesan krusial yang wajib menjadi perhatian utama bagi kelima pejabat Eselon II tersebut.
Pesan pertama menyoroti pentingnya merumuskan dan mengeksekusi program quick wins atau capaian cepat dalam seratus hari kerja. Program jangka pendek ini harus mampu memangkas hambatan birokrasi yang kerap menyulitkan warga Jambi.
Masyarakat membutuhkan pelayanan birokrasi yang efisien dan tidak berbelit-belit dalam urusan administrasi maupun layanan publik lainnya. Langkah konkret penyederhanaan prosedur operasional harus mereka terapkan sesegera mungkin di instansi masing-masing.
Fokus Utama Mengawal APBD Serta Mencegah Terjadinya SiLPA
Poin kedua yang menjadi sorotan DPRD adalah pengawalan ketat terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Legislator meminta para pejabat memastikan seluruh program strategis pemerintah provinsi bergulir sesuai jadwal yang telah dewan tetapkan.
Mereka juga memikul tanggung jawab besar untuk menggenjot serapan anggaran secara maksimal dan sangat efisien. Langkah preventif ini sangat krusial guna mencegah munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA yang terlalu besar pada akhir tahun.
Selanjutnya, pesan ketiga menekankan pada sinkronisasi program kerja dengan target peningkatan kualitas hidup masyarakat luas. Setiap rupiah yang pemerintah keluarkan harus mendukung peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, perbaikan infrastruktur, iklim investasi, dan kesejahteraan sosial.
Tidak boleh ada satupun program kerja OPD yang melenceng dari visi besar pembangunan Provinsi Jambi tersebut. Semua inisiatif kebijakan wajib bermuara pada kepentingan rakyat dan kemajuan wilayah secara keseluruhan.
Pesan keempat berkaitan dengan upaya memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di masing-masing unit kerja instansi. Para pejabat baru harus proaktif menindaklanjuti segala rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan daerah.
Langkah proaktif ini bertujuan membangun budaya kerja birokrasi yang menjunjung tinggi transparansi dan terbebas dari praktik penyimpangan. Pengawasan internal yang kuat akan meminimalisasi potensi kebocoran anggaran pembangunan negara.
Pengawasan Ketat Legislatif Demi Manfaat Nyata Bagi Masyarakat
Pada pesan kelima, Ivan Wirata menuntut para pimpinan OPD untuk menjadikan asas manfaat bagi masyarakat sebagai parameter utama keberhasilan. Ia menolak pandangan kuno yang mengukur kesuksesan instansi semata-mata dari tingginya persentase penyerapan anggaran tahunan.
Anggaran yang habis terserap tidak akan memiliki arti apapun jika rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari program tersebut. Oleh sebab itu, efektivitas dan kualitas pelaksanaan program pembangunan harus selalu menjadi prioritas utama mereka.
DPRD Provinsi Jambi berkomitmen penuh untuk terus menjalankan fungsi pengawasan lembaga secara konstruktif, objektif, dan sangat profesional. Para wakil rakyat memastikan siap mendukung setiap program pemerintah daerah yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat bawah.
Sebagai bentuk kendali mutu, pihak dewan merencanakan evaluasi kinerja secara berkala terhadap seluruh OPD di lingkup Pemprov Jambi. Evaluasi rutin ini akan menilai sejauh mana para pejabat tersebut merealisasikan janji dan target kinerja harian mereka.
Ivan menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh aparatur membuktikan bahwa jabatan birokrasi merupakan sebuah amanah suci untuk melayani publik. Ia mengingatkan kembali bahwa keberhasilan hakiki seorang pemimpin birokrasi terlihat dari seberapa besar masyarakat menikmati hasil kerja keras mereka.(ar)
