Jambi, oegopost.id – Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengambil langkah berani untuk memberantas aksi berandalan bermotor. Gubernur Jambi, Al Haris, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Penanggulangan Geng Motor di Aula Gedung Siginjai Polda Jambi, Rabu (8/7/2026) pagi.
Pertemuan lintas sektoral ini menghasilkan komitmen bersama untuk menolak segala aktivitas geng motor di Jambi. Langkah ini menjadi wujud kesungguhan seluruh instansi dalam mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat yang belakangan terganggu akibat penyerangan brutal.
Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi aksi berandalan bermotor yang telah meresahkan warga hingga merenggut korban jiwa. Sebagai solusi konkret, ia menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk mendata seluruh pelaku geng motor yang masih berstatus pelajar.
Pemerintah Jambi Siapkan Program Khusus Sekolah Rakyat
Pemerintah Provinsi Jambi nantinya akan membina para remaja tersebut melalui program khusus di Sekolah Rakyat. Program ini bertujuan menyelamatkan masa depan anak-anak dan mengembalikan mereka ke jalur pendidikan serta kehidupan sosial yang lebih baik.
Al Haris mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku berandalan bermotor ini berasal dari keluarga yang mengalami keretakan atau broken home. Masalah ekonomi dan kurangnya pengawasan orang tua membuat anak-anak tersebut mencari pelarian yang salah di jalanan.
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah menjamin kehidupan, pendidikan, dan kebutuhan pangan anak-anak tersebut secara layak. Upaya ini mendampingi langkah tegas Kepolisian Daerah (Polda) Jambi yang sudah bergerak di lapangan untuk menyisir para pelaku.
Kapolda Siapkan Payung Hukum Sanksi Tegas Pelaku
Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno Halomoan Siregar, menyatakan bahwa rakor ini bertujuan memperkuat sinergi seluruh elemen dalam mencari jalan keluar terbaik. Pihaknya sedang merumuskan payung hukum yang kuat untuk mengeksekusi langkah-langkah penegakan hukum maupun tindakan preventif di luar hukum.
Krisno menekankan pentingnya menyalurkan energi besar para remaja ini ke dalam aktivitas yang positif dan produktif. Polda Jambi mendapatkan dukungan penuh dari Kejaksaan Tinggi, TNI, dinas terkait, hingga tokoh agama dan pemuda.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Sugeng Hariadi, menyatakan dukungannya terhadap tindakan tegas dan terukur yang aparat kepolisian lakukan. Menurut Sugeng, forum ini menjadi manifestasi nyata dari tanggung jawab kolektif negara dalam menjamin keselamatan warga di ruang publik.
Ia menegaskan bahwa kenyamanan berkendara di jalan raya pada malam hari merupakan hak mendasar setiap warga negara. Oleh karena itu, negara harus hadir secara utuh dan berwibawa ketika kecemasan serta ketakutan mulai menghantui masyarakat.
Kejati Jambi Sebut Aksi Ini Kriminal Murni
Sugeng secara gamblang menyebut fenomena kelompok bermotor di Jambi saat ini sudah bukan lagi sekadar kenakalan remaja biasa. Realitas di lapangan menunjukkan pergeseran perilaku yang mengarah pada jaringan kriminal terorganisir, destruktif, dan sangat eksesif.
Para pelaku sengaja mempersenjatai diri dengan senjata tajam mematikan seperti parang, celurit, egrek, hingga busur panah. Mereka bergerak secara acak pada malam hari untuk merusak fasilitas umum dan menyerang warga yang tidak bersalah.
Kejaksaan Tinggi Jambi memandang kejahatan geng motor ini sebagai ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan ketertiban umum. Aksi kekerasan tersebut telah merusak sendi-sendi peradaban hukum masyarakat Jambi yang selama ini terkenal santun dan agamis.
Sinergi ketat antara penegak hukum dan pemerintah daerah menjadi kunci utama untuk memutus mata rantai teror jalanan ini. Seluruh instansi sepakat untuk tidak memberikan ruang sedikit pun bagi berkembangnya tindakan destruktif di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.(ar)
