Riau, oegopost.id – Harga sawit petani Riau menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Pemprov Riau melalui Dinas Perkebunan langsung memperketat pengawasan setelah sejumlah pabrik kelapa sawit menurunkan harga Tandan Buah Segar (TBS).
Langkah cepat ini muncul setelah pasar bereaksi terhadap rencana aturan baru tata kelola ekspor sumber daya alam. Pemerintah daerah ingin menjaga harga sawit petani tetap stabil agar kondisi ekonomi masyarakat tidak terganggu.
Disbun Riau Temukan Harga TBS Turun
Dinas Perkebunan Riau menemukan penurunan harga TBS di beberapa wilayah. Padahal, harga Crude Palm Oil (CPO) dunia hanya turun tipis dalam beberapa hari terakhir.
Kepala Dinas Perkebunan Riau, Supriadi, meminta perusahaan tidak memakai situasi pasar sebagai alasan untuk menekan harga sawit petani.
“Kebijakan pemerintah pusat bertujuan memperkuat hilirisasi sawit nasional dalam jangka panjang. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk merugikan petani,” kata Supriadi.
Menurutnya, harga sawit yang stabil sangat penting karena banyak masyarakat Riau bergantung pada sektor perkebunan.
Pemprov Tingkatkan Pengawasan Lapangan
Pemprov Riau langsung mengirim surat edaran bernomor B/151/500.8/DISBUN/2026 kepada dinas perkebunan kabupaten dan kota.
Melalui surat itu, pemerintah meminta petugas rutin memantau transaksi jual beli sawit di lapangan. Petugas juga harus memastikan perusahaan mengikuti harga resmi yang ditetapkan Disbun Riau.
Pemerintah daerah tidak ingin praktik permainan harga membuat petani mengalami kerugian besar.
Selain itu, Pemprov Riau menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang sengaja melanggar aturan penetapan harga TBS.
PKS Harus Ikuti Harga Resmi
Disbun Riau meminta seluruh pengelola PKS membeli TBS petani dengan harga yang wajar dan rasional.
Supriadi menegaskan bahwa pemerintah sudah memiliki formula resmi untuk menentukan harga sawit. Formula itu mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020.
Karena itu, perusahaan tidak boleh menentukan harga sendiri tanpa dasar yang jelas.
“Kami ingin semua pihak menjaga situasi tetap kondusif. Jangan sampai harga sawit turun karena kepanikan pasar,” ujar Supriadi.
Ia juga mengingatkan bahwa sektor sawit menjadi penggerak ekonomi utama di banyak daerah di Riau.
GAPKI dan Petani Ikut Menjaga Stabilitas
Disbun Riau juga mengajak Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk menjaga stabilitas harga sawit.
Pemerintah meminta GAPKI mengingatkan seluruh perusahaan anggota agar tetap membeli TBS petani sesuai harga yang masuk akal.
Di sisi lain, asosiasi petani seperti APKASINDO, ASPEKPIR, dan SAMADE ikut membantu menenangkan petani di lapangan.
Pemerintah berharap petani tidak terpancing isu yang belum jelas. Petani juga diminta segera melapor jika menemukan perusahaan yang memainkan harga sawit.
Sawit Masih Jadi Tulang Punggung Ekonomi
Sektor sawit masih menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak warga di Riau. Karena itu, perubahan harga TBS selalu berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
Pemprov Riau ingin menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan kesejahteraan petani. Pemerintah juga berharap aturan baru ekspor sawit tidak memicu kepanikan yang berlebihan.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah ingin memastikan harga sawit petani tetap stabil dan aktivitas perkebunan terus berjalan normal.(ar)
