Sungai Penuh, oegopost.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Dalam ajang tersebut, Kota Sungai Penuh raih penghargaan Kemendagri sebagai salah satu daerah berprestasi di tingkat kota.
Selain itu, capaian Kota Sungai Penuh raih penghargaan Kemendagri ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan program penurunan kemiskinan dan stunting secara terintegrasi.
Kemendagri Gelar Penghargaan di Palembang
Kemendagri menggelar acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Wyndham Opi Hotel Palembang pada Sabtu (25/4/2026) pukul 16.00 WIB. Publik juga dapat mengikuti acara tersebut melalui siaran langsung di platform streaming detikcom.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyerahkan langsung penghargaan kepada para kepala daerah dari berbagai wilayah, termasuk perwakilan dari Kota Sungai Penuh.
Penilaian Fokus pada Kinerja dan Inovasi Daerah
Kemendagri menilai kinerja pemerintah daerah berdasarkan komitmen dalam menekan angka kemiskinan dan mempercepat penurunan stunting secara terpadu. Tim penilai mengukur sinergi program lintas sektor, peningkatan layanan publik, serta efektivitas intervensi hingga tingkat desa.
Selanjutnya, Kemendagri memantau laju penurunan angka kemiskinan dan stunting sebagai indikator utama keberhasilan daerah. Lebih lanjut, Kemendagri menempatkan inovasi daerah sebagai faktor penting. Pemerintah daerah yang menghadirkan solusi kreatif dan berdampak langsung bagi masyarakat mendapatkan nilai lebih dalam penilaian tersebut, termasuk berbagai inisiatif yang dijalankan Kota Sungai Penuh.
Kolaborasi Nasional Lewat Forum Akselerator Negeri
Kemendagri bersama detikcom menyelenggarakan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 sebagai bentuk kolaborasi nasional. Selain memberikan penghargaan, kegiatan ini juga menghadirkan Forum Akselerator Negeri.
Melalui forum ini, pemerintah pusat dan daerah, termasuk Kota Sungai Penuh, bertemu dengan pelaku usaha, investor, UMKM, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat ekosistem kolaborasi pembangunan nasional.***
