Jakarat, oegopost.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta sekolah di seluruh Indonesia untuk aktif mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan bahwa sekolah harus segera melaporkan setiap layanan yang tidak sesuai standar.
Zulhas mengimbau sekolah menyampaikan keluhan langsung kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau menggunakan layanan pengaduan pemerintah yang sudah tersedia.
“Kami meminta sekolah di mana pun berada untuk segera menyampaikan keberatan jika menemukan ketidaksesuaian. Sekolah bisa menghubungi SPPG berulang kali jika diperlukan. Kami juga menyediakan call center dan command center agar setiap laporan segera kami tindak lanjuti,” kata Zulhas di Jakarta.
Zulhas menjelaskan pemerintah menjalankan program MBG bukan hanya untuk menyediakan makanan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.
Ia menyebut program tersebut menargetkan sekitar 82,9 juta anak di seluruh Indonesia. Pemerintah terus menyempurnakan pelaksanaan program karena skala yang sangat besar dan kompleks.
“Jumlah 82 juta penerima manfaat ini sangat besar. Kami terus memperbaiki pelaksanaan karena program ini baru berjalan sekitar satu tahun,” ujarnya.
Zulhas juga menegaskan pemerintah tidak mentoleransi masalah dalam pelaksanaan program karena berkaitan langsung dengan kebutuhan anak-anak.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah mewajibkan setiap SPPG memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pemerintah menghentikan sementara operasional SPPG yang tidak memenuhi ketentuan tersebut atau belum mengurus sertifikasi SLHS.
“Kami menghentikan sementara SPPG yang belum memiliki IPAL atau belum mengajukan SLHS. Jika sertifikat belum terbit dalam waktu satu bulan, kami juga menghentikan operasionalnya sementara,” tegasnya.
Saat ini, pemerintah menghentikan sementara sekitar 1.780 SPPG dari total 26.800 unit yang beroperasi. Namun jumlah tersebut terus berubah seiring proses verifikasi dan perbaikan di lapangan.***
