JAKARTA, oegopost.id – Empat tahun silam, publik menyaksikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo membongkar skenario pembunuhan berencana di rumah dinas Ferdy Sambo. Tembok kebohongan dalam kasus itu runtuh setelah Richard Eliezer memilih bersikap jujur di hadapan penyidik.
Kini, situasi berbalik tajam bagi mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut. Penyidik menetapkan Listyo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa penyidik menyematkan status pengguna akhir (end user) kepada Listyo. Penyidik menduga Listyo memberi perintah, menentukan target, serta menerima langsung hasil operasi intelijen tersebut.
Di tengah bergulirnya proses hukum yang turut menyeret pasal makar ini, publik menyoroti minimnya keterangan dari pihak tersangka. Indonesia Police Watch (IPW) mencatat belum ada pernyataan resmi ataupun pembelaan terbuka yang keluar dari Listyo maupun tim kuasa hukumnya.
Sorotan Terhadap Konstruksi Perkara dan Dugaan Aktor Lain
Sejumlah tokoh nasional turut memberikan pandangan terkait konstruksi perkara yang menyasar mantan pimpinan tertinggi kepolisian tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai narasi bahwa penyadapan berlangsung untuk kepentingan pribadi sangat sulit diterima akal sehat.
Mahfud meragukan seorang pimpinan kepolisian menjalankan operasi pengintaian terhadap kepala negara selama setahun penuh tanpa dukungan kekuatan lain. Keraguan serupa juga muncul dari mantan Wakapolri Oegroseno yang menduga adanya aktor intelektual di balik peristiwa ini.
Menurut pandangan para tokoh tersebut, penetapan status pengguna akhir berisiko menghentikan penelusuran penyidik pada satu sosok saja. Jika dugaan keberadaan dalang lain terbukti, Listyo berpotensi menanggung seluruh beban perkara seorang diri.
Dalam dinamika penanganan krisis, penetapan satu tersangka utama kerap meredam tekanan publik secara cepat. Namun, pengamat menilai penegakan hukum tetap perlu memastikan apakah operasi tersebut berjalan secara mandiri atau melibatkan jaringan yang lebih luas.
Simalakama Hukum dan Aturan Justice Collaborator
Dari sisi hukum pidana, Listyo menghadapi situasi yang sangat pelik terkait peluang mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 secara tegas melarang pelaku utama mendapatkan status tersebut.
Kondisi ini menciptakan dilema ganda bagi pembelaan hukum Listyo di persidangan mendatang. Membuka keterlibatan pihak lain memang berpeluang melepaskannya dari predikat pelaku tunggal penyadapan.
Sebaliknya, pengakuan mengenai keterlibatan pihak lain justru berisiko memperkuat pembuktian unsur pemufakatan jahat yang melekat pada pasal makar. Langkah membuka suara juga berpotensi menyeret nama perwira tinggi aktif dan mengguncang stabilitas internal institusi kepolisian.
Sementara itu, dinamika penyidikan mulai menunjukkan perkembangan baru setelah seorang operator lapangan mengajukan diri sebagai justice collaborator. Ancaman pidana berat dalam pasal makar membuat setiap keterangan tersangka memiliki bobot krusial bagi arah persidangan.
Proses pembuktian di pengadilan kelak akan menguji secara objektif seluruh konstruksi dakwaan penyidik maupun hak pembelaan tersangka. Keterbukaan fakta hukum di ruang sidang menjadi kunci utama untuk menjamin keadilan sekaligus membenahi sistem pengawasan aparat negara.(ar)









