Jambi, Oegopost.id – Pemerintah secara resmi menyerahkan KTP warga Suku Anak Dalam di Auditorium UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada Rabu (14/10/2026). Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai memimpin langsung agenda penyerahan dokumen kependudukan tersebut usai memberikan kuliah umum penguatan kapasitas HAM.
Langkah ini menjadi pijakan awal negara untuk mengakui keberadaan warga adat secara sah. Melalui identitas resmi tersebut, masyarakat adat dapat segera mengakses berbagai perlindungan serta layanan publik yang tersedia.
Pigai menegaskan bahwa kepemilikan dokumen sipil membuka pintu pemenuhan seluruh hak dasar warga negara. Tanpa kartu tanda penduduk, kelompok marjinal kerap menghadapi hambatan besar saat berurusan dengan administrasi kenegaraan.
Identitas resmi ini langsung menghubungkan masyarakat adat dengan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan pemerintah. Selain itu, dokumen legal membuka peluang peningkatan taraf ekonomi hingga partisipasi aktif dalam pesta demokrasi.
Menurut Pigai, terpenuhinya status kewarganegaraan otomatis mengaktifkan seluruh hak konstitusional yang melekat pada setiap individu. Negara wajib mengawal pemenuhan hak-hak tersebut agar berjalan nyata di tengah kehidupan sehari-hari masyarakat.
Dokumen Kependudukan Buka Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Pigai turut menyoroti kelemahan pemenuhan rasa keadilan yang hanya bertumpu pada jalur hukum formal semata. Jalur peradilan konvensional sering membebani masyarakat miskin karena memakan biaya besar serta prosedur rumit.
Kondisi ekonomi kerap menjadi tembok penghalang bagi kalangan rentan untuk menuntut keadilan hukum. Karena itu, kementerian mengedepankan pendekatan hak asasi manusia sebagai instrumen perlindungan sosial yang merata dan terjangkau.
Pigai menyebut pendekatan berbasis hak asasi sebagai cara paling sederhana sekaligus bermartabat dalam menghadirkan keadilan publik. Setiap anggota masyarakat, termasuk warga berpenghasilan rendah di kolong jembatan, memiliki hak mutlak merasakan perlakuan adil dari negara.
Pemerintah menolak anggapan bahwa keadilan hanya milik kelompok yang mampu membayar biaya proses hukum formal. Oleh sebab itu, negara turun langsung mengikis jurang pemisah tersebut melalui kehadiran pelayanan administrasi kependudukan.
Identitas hukum yang jelas menjadi bekal utama kelompok rentan mempertahankan hak hidup mereka di hadapan publik. Program ini mencerminkan komitmen kementerian dalam merangkul komunitas terpencil yang selama ini terpinggirkan dari roda pembangunan nasional.
Pembangunan Kesadaran Hak Asasi Memerlukan Proses Waktu Panjang
Guna memperluas pemahaman warga, Kementerian HAM saat ini menggencarkan program edukasi secara luas ke berbagai sektor. Upaya terarah ini menyasar lembaga pendidikan formal sekaligus menyentuh kelompok masyarakat umum di berbagai penjuru.
Kementerian juga merancang kurikulum khusus serta menyiapkan program sertifikasi HAM bagi kalangan akademisi maupun praktisi. Di tingkat akar rumput, para petugas menggelar sosialisasi tatap muka langsung ke pelosok desa dan kampung.
Pigai menilai penanaman nilai kesadaran hak asasi membutuhkan kerja konsisten yang berjalan secara berkelanjutan. Edukasi tanpa henti akan menumbuhkan pengertian publik seputar hak serta kewajiban sebagai warga negara yang inklusif.
Meskipun Indonesia menorehkan sederet prestasi di panggung internasional, pemahaman riil masyarakat tentang hak asasi masih memerlukan pembenahan. Pigai memproyeksikan proses pembentukan bangsa yang berkesadaran hak asasi penuh membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 50 tahun ke depan.(ar)
