Jambi, Oegopost.id – Publik menyoroti transparansi alokasi dana banpres karhutla senilai Rp30 miliar untuk penanganan bencana kabut asap di Provinsi Jambi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi menyerap porsi anggaran paling besar hingga mencapai angka Rp18,78 miliar.
Pemerintah Provinsi Jambi membagi kucuran bantuan Presiden tersebut kepada empat instansi teknis lewat pengumuman resmi media sosial. RSUD Raden Mattaher memperoleh dana Rp6,56 miliar, Dinas Kesehatan membawa pulang Rp2,80 miliar, dan Dinas Kehutanan mengelola Rp1,84 miliar.
BPBD Provinsi Jambi memecah dana Rp18,78 miliar milik instansinya ke dalam tiga pos kegiatan penanggulangan karhutla. Pihak dinas menyiapkan anggaran operasional posko dan personel pemadaman lapangan sebesar Rp5,05 miliar serta alokasi pos logistik senilai Rp250 juta.
Porsi belanja terbesar menyasar pos pembelian berbagai peralatan penanganan bencana karhutla dengan total nilai Rp13,48 miliar. Belanja perlengkapan tersebut meliputi mobil tangki air, kendaraan taktis lapangan, armada motor trail, kendaraan roda tiga, hingga perangkat drone thermal canggih.
Daftar perlengkapan tambahan juga mencakup puluhan set alat pelindung diri, mesin pompa penyedot, selang pemadam, nosel, mesin kapal cepat, dan tenda darurat. Namun, infografis resmi pemerintah daerah belum mencantumkan rincian volume tiap barang, harga satuan unit, vendor penyedia, maupun sistem pengadaannya.
Masyarakat sipil belum mengetahui status barang-barang tersebut, apakah rekanan telah menyalurkannya atau masih tertahan dalam tahap perencanaan lelang. Ketiadaan rincian teknis memicu polemik mengenai pengawasan belanja publik dan hak warga mengakses data anggaran negara secara terbuka.
Sorotan Belanja Alat Pemadam Karhutla Rp13 Miliar
Upaya konfirmasi awak media kepada Kepala BPBD Provinsi Jambi Bahyuni via pesan singkat WhatsApp belum membuahkan jawaban resmi. Pejabat terkait belum memberikan respon tertulis mengenai transparansi daftar harga satuan perlengkapan pemadam api tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Andre mengarahkan wartawan agar meminta penjelasan teknis langsung kepada pimpinan tertingginya. Belum ada konfirmasi mengenai keterlibatan pihak kejaksaan daerah dalam mendampingi tender pengadaan barang bernilai miliaran rupiah tersebut.
Aparat pengawas internal pemerintah daerah menyatakan telah menurunkan personel pemeriksa guna mengawal aliran dana penanganan karhutla. Tim auditor inspektorat daerah kini tengah bekerja menuntaskan agenda reviu penggunaan anggaran jumbo tersebut.
Inspektur Provinsi Jambi Ali Zaini menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal pemanfaatan anggaran bantuan pusat itu. “Nanti kepada OPD terkait kita minta artinya hasil reviu segera ditindaklanjuti,” tegasnya saat memberikan keterangan resmi.
Desakan Mahasiswa Menuntut Keterbukaan Anggaran Bencana Karhutla
Ketertutupan rincian realisasi anggaran belanja memicu gelombang unjuk rasa mahasiswa di depan Kompleks Perkantoran Gubernur Jambi. Aliansi BEM Fakultas Hukum Universitas Jambi bersama HMI menggelar unjuk rasa mendesak pemerintah membuka seluruh bukti kuitansi belanja lapangan.
Massa aksi gagal berdialog langsung dengan Gubernur Jambi Al Haris yang tidak berada di lokasi unjuk rasa. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ismed Wijaya menemui para pengunjuk rasa untuk menampung seluruh aspirasi mahasiswa.
Ketiadaan titik temu dan komitmen transparansi tertulis membuat amarah para demonstran memuncak di depan pintu gerbang kantor. Mahasiswa akhirnya menyegel gerbang utama Kantor Gubernur Jambi sebagai simbol protes keras atas lambatnya keterbukaan informasi publik.
Keterbukaan informasi pengadaan barang menjadi kunci utama guna memastikan anggaran negara benar-benar menyasar penyelamatan hutan dari ancaman kebakaran. Awak media masih terus menunggu penjelasan resmi BPBD Jambi mengenai rincian belanja perlengkapan lapangan tersebut.(ar)
