Merangin, oegopost.id – Pemerintah Kabupaten Merangin terus memperkuat akuntabilitas serta efektivitas anggaran di sektor pendidikan daerah. Langkah tersebut terlihat jelas saat Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, memimpin langsung agenda Exit Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Bantuan Operasional Satuan Pendidikan bersama Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. Rapat evaluasi pengelolaan dana BOSP Merangin ini berlangsung di Ruang Rapat Sekda pada Senin (28/9).
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menghadiri pertemuan strategis tersebut. Perwakilan Dinas Pendidikan, Inspektorat, serta BPKAD hadir mendampingi jalannya diskusi akhir tahap awal evaluasi ini.
Pertemuan ini menjadi penanda berakhirnya proses pemantauan awal terhadap seluruh alur penyaluran dana sekolah. Tim pemeriksa menilai kelayakan serta ketepatan pemanfaatan anggaran di seluruh wilayah Kabupaten Merangin.
Evaluasi Kinerja Dana Sekolah Demi Mutu Education
Dalam arahannya, Sekda Zulhifni menyampaikan apresiasi mendalam atas pengawasan profesional dari tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. Ia menegaskan bahwa dana BOSP menjadi instrumen vital untuk menunjang mutu pendidikan dasar hingga menengah.
Zulhifni mengingatkan jajarannya bahwa kegiatan pemeriksaan ini bukanlah sekadar agenda rutinitas pengawasan formalitas belaka. Pemerintah daerah menjadikan momen evaluasi ini untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi pembelajaran siswa.
Sekda Merangin langsung menginstruksikan Dinas Pendidikan beserta jajaran terkait untuk bergerak cepat. Seluruh jajaran wajib segera menindaklanjuti setiap catatan, saran, serta masukan konstruktif dari tim auditor.
Sinergi Daerah Menjaga Transparansi Anggaran Pendidikan
Pada kesempatan yang sama, Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi memaparkan berbagai temuan pemeriksaan awal. Tim pemeriksa menyertakan serangkaian rekomendasi strategis terkait efisiensi, efektivitas, dan tata kelola administrasi keuangan.
Langkah pengawasan menyeluruh ini bertujuan meminimalisasi potensi penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu, skema pengawasan ini memastikan seluruh program pendanaan sekolah berjalan optimal dan tepat sasaran.
Pemkab Merangin berharap tata kelola keuangan sektor pendidikan ke depan semakin terbuka dan akuntabel. Langkah ini sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam mengawal program strategis nasional.(ar)
