Jambi, oegopost.id – Ratusan warga bersama aliansi Gerakan Perlawanan Sipil mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi pada Rabu kemarin. Mereka menuntut pembatalan rekomendasi relokasi stockpile Aur Kenali demi kelancaran penyelesaian jalan khusus batu bara.
Massa aksi menilai pemindahan lokasi fasilitas pendukung tersebut justru mengancam masa depan proyek infrastruktur vital tersebut. Langkah sepihak Pemerintah Kota Jambi dikhawatirkan memicu ketidakpastian baru bagi penyelesaian jalur tambang.
Perwakilan Gerakan Perlawanan Sipil, Mahmud, menyuarakan kekhawatiran masyarakat di hadapan para wakil rakyat. Mahmud menegaskan bahwa pemindahan fasilitas pendukung berpotensi menghentikan total program prioritas daerah tersebut.
Massa yang memadati kantor dewan berasal dari gabungan warga Kota Jambi, Sarolangun, Batanghari, hingga Muaro Jambi. Mereka menuntut lembaga legislatif segera mengevaluasi surat rekomendasi Wali Kota Jambi terkait relokasi kawasan Aur Kenali.
Aktivis sipil mengkritik penerbitan rekomendasi tersebut karena terbit secara tertutup tanpa melibatkan seluruh kelompok masyarakat terdampak. Pemkot dinilai mengabaikan suara warga yang justru mendukung kelanjutan operasi fasilitas logistik tersebut.
Sebelumnya, Wali Kota Jambi Maulana menyurati Gubernur Jambi melalui surat bernomor 600.3.3.2/1003/IX-DPUTR/2026. Surat resmi tersebut meneruskan aspirasi Lembaga Swadaya Masyarakat BPR dan WALHI yang mengkhawatirkan dampak lingkungan hidup.
Proyek Jalur Tambang Buka Lapangan Kerja Warga
Mahmud menegaskan bahwa warga Aur Kenali, Mendalo Darat, dan Penyengat Rendah tidak sepenuhnya menolak proyek tambang. Sebagian besar warga justru menanti pengoperasian jalur khusus demi memacu pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja baru.
Kelompok masyarakat pendukung juga mempertanyakan dasar kajian relokasi yang terbit sebelum proyek fisik beroperasi penuh. Pasalnya, tudingan potensi pencemaran lingkungan belum terbukti nyata secara faktual di lapangan.
Pemerintah daerah diminta bersikap adil dalam menyerap seluruh aspirasi publik tanpa memihak segelintir kelompok organisasi. Para demonstran meminta dewan menggelar forum dialog terbuka antara kelompok penolak dan pendukung proyek.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menemui langsung ratusan pengunjuk rasa di pelataran gedung parlemen daerah. Hafiz berkomitmen menindaklanjuti seluruh tuntutan warga dengan mengedepankan kepentingan umum masyarakat Jambi.
Pihak dewan menegaskan telah mengantongi aspirasi lengkap dari kubu penentang maupun kelompok pendukung proyek jalan khusus. Seluruh masukan warga akan menjadi bahan evaluasi mendalam dewan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jambi.
Politisi tersebut sepakat bahwa pemerintah daerah wajib mempercepat penyelesaian infrastruktur angkutan hasil bumi ini. Lembaga dewan berjanji mengawal perumusan kebijakan agar mampu merangkul kepentingan masyarakat luas.
Evaluasi Rekomendasi Demi Cegah Korban Jiwa Jalanan
Urgensi perampungan jalur tambang swasta menjadi poin krusial dalam aksi demonstrasi ratusan massa kali ini. Publik terus menyoroti sengkarut armada truk batu bara yang kerap merusak badan jalan arteri.
Aktivitas truk bermuatan berat di jalur umum memicu kemacetan parah serta merenggut banyak korban jiwa. Gerakan Perlawanan Sipil mencatat sedikitnya 120 pengendara tewas akibat kecelakaan truk tambang sepanjang 2020 hingga 2025.
Massa aksi turut mengenang peristiwa tragis seorang pelajar yang tewas terlindas truk di Kecamatan Batin XXIV, Batanghari. Tragedi memilukan tersebut mempertegas bahaya membiarkan angkutan tambang terus melintasi jalur umum perkotaan.
Masyarakat mendesak Gubernur dan DPRD segera menuntaskan lintasan alternatif agar truk tambang keluar dari jalur publik. Penuntasan sarana jalan khusus merupakan kunci mutlak untuk menghentikan jatuhnya korban jiwa di jalanan.(ar)
