Hanya Menjabat Hitungan Bulan, Mengapa Kursi Kepala BAKOM Begitu Sensitif?

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 4 Oktober 2026 - 09:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala BAKOM selama pemerintahan Presiden Prabowo.(poto: AI).

Kepala BAKOM selama pemerintahan Presiden Prabowo.(poto: AI).

Jakarta, oegopost.id – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) bersama Fadli Tri Hartono sebagai wakilnya pada Jumat (2/10/2026). Langkah pelantikan ini menandai babak baru penataan arus informasi publik di lingkungan Istana Kepresidenan.

Pergantian ini mencatatkan empat nama berbeda yang memimpin arsitektur komunikasi kepresidenan sejak masa transisi Agustus 2024. Sorotan publik kini tertuju pada tingginya frekuensi perombakan pimpinan pada pos strategis tersebut.

Masa kepemimpinan pos komunikasi bermula ketika Hasan Nasbi memimpin Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) sejak 19 Agustus 2024. Hasan menuntaskan masa tugasnya selama 394 hari atau 13 bulan sebelum lembaga tersebut berubah bentuk.

Pemerintah kemudian mentransformasi PCO menjadi BAKOM melalui penataan kelembagaan baru pada 17 September 2025. Angga Raka Prabowo lalu memegang kemudi lembaga baru tersebut selama sekitar 222 hari atau 7,3 bulan.

Estafet pimpinan selanjutnya beralih ke tangan Muhammad Qodari yang dilantik pada 27 April 2026. Qodari menempati posisi pimpinan selama 158 hari atau 5,2 bulan sebelum menerima penugasan baru.

Dalam kurun waktu sekitar 25,5 bulan, rata-rata masa jabatan pimpinan komunikasi pemerintah hanya mencapai 8,5 bulan. Khusus pada era BAKOM, pergantian terjadi dua kali dalam 12,5 bulan dengan masa kerja rata-rata 6,3 bulan.

Baca Juga :  Alasan DKPP Tak Hadirkan Gibran di Sidang Etik Syarat Pendidikan

Pencarian Keselarasan Komunikasi Politik di Lingkar Istana

Perputaran pimpinan yang cepat menunjukkan betapa dinamisnya tuntutan kerja pada pusat kendali informasi Presiden. Posisi ini memikul beban berat karena langsung berhadapan dengan dinamika opini masyarakat dan media massa.

Pakar komunikasi politik membaca frekuensi perombakan ini sebagai upaya Presiden menemukan figur yang paling tepat. Kepala negara membutuhkan sosok yang mampu mengimbangi ritme kerja kabinet sekaligus memahami arah kebijakan nasional.

Tugas pimpinan komunikasi tidak hanya mengumumkan program kerja kepada khalayak umum melalui siaran media. Pejabat bersangkutan harus menyerap respons masyarakat lalu menyampaikannya kembali sebagai bahan pertimbangan strategis Presiden.

Sedikit kekeliruan dalam memilih sudut pandang penyampaian dapat mengubah substansi kebijakan menjadi polemik publik. Oleh sebab itu, ruang kerja ini menuntut kehati-hatian tinggi dalam merancang narasi resmi negara.

Praktik hubungan masyarakat politik menuntut pimpinan komunikasi menjalankan fungsi analisis risiko secara matang. Tim komunikasi wajib mendeteksi potensi persoalan sebelum isu tersebut berkembang menjadi krisis terbuka.

Baca Juga :  SAH: Kebijakan Pertanian Presiden Prabowo Buka Babak Baru Kesejahteraan Petani

Strategi komunikasi yang matang juga memerlukan keberanian untuk memberi saran langsung kepada kepala negara. Pimpinan komunikasi harus mengetahui waktu terbaik untuk menyampaikan pesan penting atau menahan diri demi stabilitas publik.

Tantangan Membangun Sistem Kelembagaan Komunikasi yang Berkelanjutan

Tantangan besar kini berada di pundak duet kepemimpinan Syahganda Nainggolan dan Fadli Tri Hartono. Mereka mengemban tugas menerjemahkan pemikiran Presiden ke dalam bahasa yang mudah dipahami seluruh lapisan masyarakat.

Presiden Prabowo sendiri menekankan peran komunikasi pemerintah sebagai instrumen vital penguat persatuan nasional. BAKOM harus menyederhanakan bahasa regulasi yang rumit tanpa mengurangi esensi aturan yang berlaku.

Kebutuhan mendesak saat ini berpusat pada pembentukan memori kelembagaan yang kokoh dan berkelanjutan. Sistem kerja yang mapan memastikan strategi komunikasi tetap berjalan stabil meski terjadi pergantian pejabat sewaktu-waktu.

Banyak negara maju telah menerapkan standar koordinasi komunikasi terpusat agar gerak birokrasi tidak terganggu pergantian orang. Keberhasilan komunikasi negara pada akhirnya terlihat dari tumbuhnya pemahaman dan kepercayaan nyata dari seluruh rakyat.(ar)

Follow WhatsApp Channel oegopost.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapolri Gandeng Ulama, Perkuat Perang Melawan Kejahatan di Indonesia
Kapolri Suyudi Akui Berat Tindak Pelanggaran di Internal Polri
Dilema Hukum Listyo Sigit Prabowo dalam Pusaran Kasus Penyadapan
Google Jelaskan Alasan Tutup 19.389 Kanal YouTube Indonesia
UU Pemilu Digugat ke MK, Syarat Usia Capres Diminta Turun Jadi 19 Tahun
Alasan DKPP Tak Hadirkan Gibran di Sidang Etik Syarat Pendidikan
Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Hadi Usut Dugaan Makar Sadap Presiden
Syarat Dokumen dan Cara Buat Akun SSCASN CPNS 2026
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 20:23 WIB

Kapolri Gandeng Ulama, Perkuat Perang Melawan Kejahatan di Indonesia

Sabtu, 21 November 2026 - 14:05 WIB

Kapolri Suyudi Akui Berat Tindak Pelanggaran di Internal Polri

Sabtu, 21 November 2026 - 09:54 WIB

Dilema Hukum Listyo Sigit Prabowo dalam Pusaran Kasus Penyadapan

Jumat, 20 November 2026 - 13:18 WIB

Google Jelaskan Alasan Tutup 19.389 Kanal YouTube Indonesia

Jumat, 20 November 2026 - 10:25 WIB

UU Pemilu Digugat ke MK, Syarat Usia Capres Diminta Turun Jadi 19 Tahun

Berita Terbaru

Ilustrasi PPPK.(poto: ist).

Pemerintahan

Pusat Tanggung Gaji PPPK Penuh Waktu, Siap-Siap Tes CPNS 2027

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:17 WIB

Kemendagri menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III khusus untuk regional Maluku dan Nusa Tenggara di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (20/11/2026) malam.(poto: kompas.com).

Pemerintahan

Kemendagri Ganjar Pemda Berprestasi Maluku dan Nusa Tenggara

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:11 WIB