Jambi, oegopost.id – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat edukasi keuangan ojk jambi secara masif dan berkelanjutan. Langkah kolaboratif ini bertujuan untuk mencegah masyarakat terjerat bahaya judi online serta maraknya praktik pinjaman online ilegal.
Kepala OJK Provinsi Jambi Yan Iswara Rosya menegaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan memerlukan dukungan penuh lintas sektor. Pemerintah daerah, industri jasa keuangan, media massa, akademisi, aparat penegak hukum, hingga organisasi masyarakat memegang peran yang sangat vital.
Peran Strategis Media Dan Lintas Sektor Daerah
Media massa menjadi salah satu mitra utama OJK dalam menyuarakakan berbagai program literasi keuangan secara luas. Kehadiran media membantu jangkauan informasi yang tepat hingga ke wilayah desa dan daerah yang masih terisolasi.
OJK Jambi bersama Pemerintah Provinsi, Polda, Kejati, BIN, serta Bank Indonesia telah menyatukan komitmen bersama. Seluruh instansi tersebut menandatangani pakta integritas sekaligus menggelar kampanye publik untuk menolak keberadaan pinjol ilegal dan judi online.
Pemahaman Karakteristik Dan Risiko Produk Jasa Keuangan
Masyarakat luas perlu memahami karakteristik, manfaat, biaya, hingga risiko dari setiap produk maupun layanan jasa keuangan. Pemahaman yang utuh dan komprehensif ini menjadi benteng utama agar warga tidak mudah tergiur tawaran investasi bodong.
Yan mengingatkan publik agar selalu waspada dan tidak sembarangan menyerahkan data pribadi kepada pihak tak dikenal. Masyarakat juga diminta menghindari kebiasaan mengklik tautan mencurigakan atau mengunduh aplikasi pinjaman yang belum terjamin legalitas resminya.
Strategi Edukasi Dan Penanganan Kesenjangan Literasi Keuangan
OJK Jambi terus mendorong industri jasa keuangan untuk memperluas jangkauan edukasi ke sekolah dan kampus. Selain jalur tatap muka langsung, penyebaran materi edukasi juga memanfaatkan platform video digital serta siaran televisi nasional.
Berdasarkan data SNLIK 2026, indeks inklusi keuangan nasional berada di angka 93,61 persen dengan literasi 69,57 persen. Sementara itu, Provinsi Jambi mencatatkan tingkat literasi keuangan sekitar 72 persen dengan inklusi mencapai 91,92 persen.
Kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan tersebut menjadi fokus utama penanganan OJK Jambi saat ini. Kelompok prioritas yang menjadi sasaran edukasi meliputi para pelajar, petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga masyarakat daerah tertinggal.
Masyarakat yang telanjur terjerat pinjol ilegal berisiko tinggi mengalami tekanan mental serta intimidasi dari penagih utang. Melalui kolaborasi yang solid, OJK optimistis dapat meningkatkan perlindungan konsumen serta mewujudkan masyarakat Jambi yang makin cerdas secara finansial.(ar)
