Jambi, Oegopost.id – Pemerintah Provinsi Jambi mematangkan langkah awal guna menyambut penetapan sebagai tuan rumah Hakordia 2026 Wilayah I Sumatera. Gubernur Jambi Al Haris memimpin langsung rapat koordinasi lintas instansi di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Sabtu malam (17/10/2026).
Pertemuan penting ini melibatkan Sekretaris Daerah Sudirman, Inspektur Provinsi, hingga jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Al Haris meminta seluruh jajaran segera bergerak cepat menyiapkan agenda berskala regional tersebut.
Ia menginstruksikan para kepala dinas untuk langsung membentuk panitia kerja resmi. Selain itu, jajaran Pemprov Jambi wajib menjalin komunikasi intensif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Koordinasi tersebut mencakup penentuan konsep acara, pemilihan lokasi kegiatan, hingga perumusan muatan substansi. Pemprov menargetkan seluruh rangkaian acara mampu mengedepankan nilai integritas dan pendidikan antikorupsi.
Al Haris menegaskan bahwa peringatan Hari Antikorupsi Sedunia bukan sekadar agenda seremoni tahunan belaka. Baginya, momentum ini harus memperkuat komitmen nyata seluruh pemangku kepentingan dalam memberantas korupsi.
Mantan Bupati Merangin ini meminta aparatur bekerja maksimal menyambut delegasi tamu dari sepuluh provinsi di Sumatera. Kesiapan tempat acara, fasilitas penginapan, dan kelancaran mobilitas peserta harus berjalan tanpa kendala.
Pemprov Jambi juga akan menyurati seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya dalam waktu dekat. Surat tersebut mengajak para kepala daerah untuk ikut menyukseskan gelaran akbar ini secara kompak.
Persiapan Matang Seluruh OPD Menuju Sukses Hakordia 2026
Al Haris menaruh perhatian khusus pada keterlibatan aktif semua pihak demi menjaga marwah daerah. Kerja sama yang solid antardaerah diyakini mampu menyukseskan agenda pencegahan rasuah tingkat pulau ini.
Selain urusan kepanitiaan, Gubernur turut menyoroti persoalan kepatuhan hukum di lingkungan pemerintahan. Ia menginstruksikan jajaran pengawas segera menuntaskan tindak lanjut hasil audit keuangan daerah.
Al Haris menuntut Inspektorat menginventarisasi seluruh temuan BPK selama lima tahun terakhir yang belum tuntas. Ia menolak keras sikap pembiaran terhadap kewajiban rekanan yang mandek bertahun-tahun.
Pemprov Jambi akan menggandeng Asdatun Kejaksaan Tinggi Jambi untuk menangani temuan bermasalah tersebut. Pendampingan aparat penegak hukum ini bertujuan menekan kontraktor nakal agar segera mengembalikan kerugian negara.
Pemerintah memang tidak memiliki kewenangan menyita aset rekanan tanpa melalui putusan pengadilan resmi. Namun, panggilan resmi dari pihak kejaksaan akan mendorong pihak ketiga lebih patuh membayar kewajiban.
Langkah Tegas Pemprov Jambi Selesaikan Temuan Audit BPK
Langkah penyelesaian temuan ini sejalan dengan semangat pencegahan korupsi yang diusung dalam Hakordia mendatang. Ketegasan pemerintah daerah menjadi bukti nyata komitmen integritas sebelum menyambut tamu dari berbagai penjuru Sumatera.
Rapat koordinasi malam itu turut membahas respon tanggap bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Al Haris meminta OPD memperhatikan nasib pekerja jalanan yang kehilangan sebagian besar pendapatan harian.
Dinas Perhubungan kini mendata para pengemudi ojek daring, ojek pangkalan, dan sopir angkutan umum. Kelompok rentan di Kota Jambi, Bungo, serta Tebo akan menerima sembako dan masker.
Pemerintah Provinsi Jambi siap mengucurkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) jika kas kabupaten mengalami kekurangan. Fasilitas posko kesehatan juga bakal segera berdiri untuk melayani warga yang membutuhkan perawatan.
Gubernur sekaligus mengingatkan pentingnya ketepatan distribusi Beras Cadangan Pangan Pemerintah bagi warga terdampak. Penyaluran bantuan beras wajib tepat sasaran, tepat jumlah, dan terbebas dari segala celah penyimpangan.(ar)
