Jambi, oegopost.id – Fraksi Gerindra DPRD Jambi secara resmi mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Mereka mengambil langkah konkret ini guna membongkar dan mengurai berbagai persoalan keuangan daerah yang menumpuk dari tahun ke tahun.
Anggota DPRD Provinsi Jambi, Abun Yani, menegaskan sikap politik tersebut dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (13/7/2026).
Rapat paripurna tersebut mengagendakan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pertanggungjawaban APBD TA 2025. Abun Yani menilai pembentukan Pansus ini akan memperjelas pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, langkah ini dapat mempercepat penyelesaian rekomendasi serta pengembalian kerugian keuangan daerah.
Fraksi Gerindra berharap mekanisme pengawasan ini mampu memperkuat fungsi kontrol lembaga legislatif secara optimal. Pihaknya tidak ingin temuan-temuan krusial dari BPK menguap begitu saja tanpa ada tindak lanjut yang jelas. Oleh karena itu, kehadiran Pansus menjadi sebuah kebutuhan mendesak bagi transparansi publik di Jambi.
Pansus LHP BPK Bongkar Masalah Keuangan
Persoalan tata kelola keuangan yang berulang setiap tahun memicu kekhawatiran mendalam dari jajaran legislatif. Abun Yani menyatakan bahwa penuntasan rekomendasi BPK harus berjalan lebih cepat dan responsif. Pola pengawasan konvensional dinilai sudah tidak lagi efektif untuk menyelesaikan sengkarut anggaran yang menumpuk.
Melalui Pansus, DPRD dapat memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi secara langsung dan mendalam. Langkah ini sekaligus menjadi shock therapy bagi organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih disiplin mengelola anggaran negara. Gerindra berkomitmen mengawal proses ini demi menyelamatkan aset serta uang rakyat.
Masyarakat Jambi berhak mengetahui ke mana saja aliran dana daerah mengalir selama masa anggaran berjalan. Transparansi total menjadi target utama dari pembentukan kepanitiaan khusus ini. Pihak fraksi mengklaim gerakan ini murni untuk menyelamatkan postur anggaran daerah agar lebih sehat.
Kinerja Pemerintah Daerah Optimalkan PAD Mandek
Selain menyoroti temuan BPK, Fraksi Gerindra juga mengkritik tajam kinerja Pemerintah Provinsi Jambi. Mereka menilai eksekutif belum serius menggali dan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, kontribusi PAD Provinsi Jambi masih mandek pada kisaran 5 hingga 10 persen dari total APBD.
Angka kontribusi yang sangat minim ini memicu alarm bahaya bagi stabilitas keuangan daerah ke depan. Kondisi tersebut membuat postur fiskal Provinsi Jambi berada dalam posisi yang sangat rentan. Daerah memiliki tingkat ketergantungan yang terlampau tinggi terhadap kucuran dana transfer dari pemerintah pusat.
Ketergantungan yang tinggi ini membuat fiskal Jambi sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan anggaran nasional. Jika pemerintah pusat memotong dana transfer, maka proyek pembangunan di daerah dipastikan langsung terganggu. Kondisi tidak sehat ini menuntut reformasi total pada sektor pendapatan daerah.
Strategi Jitu Mengelola Aset Sektor Unggulan
Untuk mengatasi kerentanan tersebut, Gerindra menawarkan sejumlah solusi taktis kepada pemerintah daerah. Eksekutif harus segera mengelola aset daerah secara lebih produktif guna mendatangkan keuntungan finansial. Langkah awal dapat bermula dari audit menyeluruh serta sensus ulang terhadap Barang Milik Daerah (BMD).
Pemerintah Provinsi Jambi juga perlu menerapkan sistem digitalisasi inventarisasi untuk mencegah kebocoran aset secara masif. Abun Yani mendesak penyelesaian legalitas aset-aset bermasalah yang rawan berpindah tangan ke pihak ketiga. Selain itu, penertiban tarif sewa aset harus berjalan tegas tanpa tebang pilih.
Pemerintah daerah wajib memperkuat sektor-sektor unggulan seperti perdagangan, perkebunan, pertanian, perikanan, pariwisata, hingga iklim investasi. Penguatan sektor riil ini akan menggerakkan roda perekonomian lokal secara signifikan. Jika semua sektor bergerak serentak, target kenaikan PAD bukan lagi sekadar impian di atas kertas.
APBD Jambi Harus Beri Manfaat Nyata
Menutup pandangan umum fraksi, Abun Yani mengingatkan agar pembahasan anggaran ke depan berjalan lebih cermat dan kritis. Hal ini termasuk dalam penyusunan KUA-PPAS 2027 yang harus berorientasi penuh pada kepentingan hajat hidup orang banyak. Pihaknya menolak keras pembahasan anggaran yang hanya bersifat formalitas belaka.
Gerindra menegaskan bahwa APBD Provinsi Jambi tidak boleh sekadar mengejar penilaian baik dari segi pemenuhan administrasi semata. Anggaran daerah harus memiliki kekuatan nyata untuk memberikan asas manfaat bagi masyarakat luas. Uang rakyat harus kembali ke rakyat dalam bentuk program yang konkret dan terukur.
Anggaran daerah harus hadir sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah. Pemerintah harus menggunakan dana tersebut untuk memperkuat ekonomi rakyat, mengurangi kemiskinan, serta membuka lapangan kerja baru. Pembangunan Provinsi Jambi yang adil dan berkelanjutan harus menjadi muara akhir dari setiap rupiah yang terpakai.(ar)
