Merangin, Oegopost.id – Bupati Merangin M. Syukur memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pendidik saat membuka Sosialisasi Pengelolaan Dana BOSP Merangin Tahun 2026. Sementara itu, pertemuan resmi bersama para kepala sekolah dan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) tersebut berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin, Selasa (13/10).
Dalam forum tersebut, kepala daerah menekankan fungsi krusial dari bantuan operasional satuan pendidikan tersebut. Oleh karena itu, pihak sekolah tidak boleh memandang pencairan anggaran semata-mata sebagai formalitas laporan administratif di atas kertas.
Bupati menegaskan bahwa pemanfaatan anggaran negara wajib melahirkan dampak konkret bagi kemajuan proses belajar mengajar. Selain itu, kebijakan pembiayaan ini sekaligus memikul tanggung jawab besar untuk mengembalikan kepercayaan penuh masyarakat terhadap institusi sekolah negeri.
M. Syukur kemudian membedah langsung sederet tantangan nyata yang tengah membelit iklim pendidikan di daerahnya. Bahkan, ia mengamati adanya kecenderungan penurunan minat serta kepercayaan para orang tua terhadap sekolah umum akibat rintangan teknis dan sosial.
Padahal, pemerintah mewajibkan setiap anak bangsa menuntaskan program belajar sembilan tahun tanpa hambatan mutu. Karena itu, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri harus berbenah serentak guna membuktikan keunggulan kualitas akademik mereka.
Bupati menyatakan bahwa tuntutan peningkatan kualitas ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang sangat mendesak. Akibatnya, tanggung jawab pembenahan mutu membentang mulai dari pejabat teras Dinas Pendidikan, para kepala bidang, hingga pimpinan unit sekolah.
Mutu Pembelajaran Tatap Muka Kunci Kembalikan Kepercayaan
Menyikapi pola pembelajaran pascapandemi maupun dinamika situasi tertentu, bupati meminta para guru menjaga keseimbangan ritme mengajar. Oleh sebab itu, setiap pengelola lembaga pendidikan wajib menegakkan disiplin protokol kesehatan sembari tetap mempertahankan fleksibilitas interaksi kelas.
Khususnya, sekolah yang memiliki jumlah murid di bawah kapasitas maksimal wajib memaksimalkan sesi pembelajaran tatap muka. Langkah tersebut dinilai jauh lebih terukur daripada membiarkan para siswa mengikuti kelas daring tanpa pendampingan efektif orang tua.
Di samping itu, bupati juga menaruh perhatian ekstra terhadap etika kerja para kepala sekolah dan aparatur sipil negara. Selanjutnya, ia meminta seluruh aparatur menjalankan manajemen sekolah secara profesional tanpa memicu perpecahan di ruang kerja.
Pimpinan daerah melarang keras munculnya kelompok kepentingan atau blok internal di lingkungan instansi pendidikan. Pasalnya, perilaku eksklusif semacam itu terbukti merusak suasana kerja sama serta mencoreng nama baik korps pegawai negeri.
M. Syukur pun mengingatkan bahwa tanggung jawab kepemimpinan melekat penuh pada diri pejabat setiap waktu, termasuk di luar jam kantor. Dengan demikian, setiap aparatur memikul amanah moral untuk menjaga muruah lembaga serta merawat kepercayaan publik terhadap sektor pendidikan.
Jika aparatur menghadapi sengketa internal, sekolah wajib menempuh penyelesaian berjenjang lewat jalur birokrasi resmi. Sebagai contoh, pegawai harus membawa persoalan ke Dinas Pendidikan, Inspektorat, Sekda, hingga meja bupati, alih-alih mengumbarnya ke media sosial.
Dorong Inovasi Tanpa Kompromi Evaluasi Kinerja Pimpinan
Pemerintah Kabupaten Merangin kini memberikan kewenangan luas kepada jajaran Dikbud untuk melahirkan terobosan baru. Oleh karena itu, kepala dinas beserta seluruh perangkat satuan kerja memegang mandat penuh untuk mempercepat transformasi pendidikan daerah.
Bupati juga menuntut hadirnya daya cipta dan pembaruan metode pengajaran dari setiap pemangku kebijakan sekolah. Sebab, tanpa inovasi yang berkelanjutan, sekolah umum akan tertinggal jauh dalam menjawab ekspektasi tinggi para wali murid.
Kendati demikian, pemerintah daerah tidak segan mengambil tindakan tegas bagi pejabat sekolah yang bersikap pasif. Pimpinan daerah bahkan menyiapkan evaluasi jabatan secara menyeluruh bagi kepala sekolah yang enggan berkolaborasi memajukan mutu pendidikan.
Bagaimanapun, sistem kepemimpinan di Merangin tetap mengedepankan kerja kolektif yang solid di setiap lini operasional. Maka dari itu, seluruh elemen pendidikan daerah harus menyatukan langkah sebagai satu kesatuan tim yang tangguh, bukan mengejar keunggulan individu semata.
Pada akhirnya, pemanfaatan dana BOSP secara transparan dan berorientasi hasil menjadi kunci utama perubahan besar ini. Terlebih lagi, kolaborasi solid antara dinas dan kepala sekolah akan menentukan arah masa depan generasi muda di Kabupaten Merangin.(ar)
