Tanjab Barat, oegopost.id – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. H. Katamso SA, S.E., M.E. melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si., IPU. Pertemuan ini menjadi momentum memperkuat sinergi ketenagakerjaan tanjung jabung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas kesempatan kerja.
Pertemuan resmi tersebut berlangsung di Ruang Kerja Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, pada Rabu (5/8/2026). Kedua pihak membahas langkah strategis untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja di wilayah daerah secara berkelanjutan.
Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki posisi geografis strategis yang berhadapan langsung dengan jalur perdagangan internasional Selat Malaka. Keunggulan geografis ini berpadu erat dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah di sektor pertanian maupun perikanan.
Daerah ini menampung dua Objek Vital Nasional (Obvitnas) sektor migas yang beroperasi secara aktif. Fasilitas vital tersebut mencakup Betara Gas Plant kelolaan PetroChina International Jabung Ltd. dan Akatara Gas Processing Facilities milik Jadestone Energy Lemang Pte. Ltd.
Selain sektor migas, Tanjung Jabung Barat berdiri sebagai sentra utama produksi kelapa, pinang, kelapa sawit, dan perikanan di Provinsi Jambi. Sektor perdagangan, jasa, transportasi, pelabuhan, UMKM, hingga ekonomi kreatif juga terus mengalami perkembangan pesat.
Langkah Strategis Pemkab Tanjabbar Tingkatkan Kualitas SDM
Wabup Katamso memaparkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan tren perbaikan yang sangat positif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 berhasil turun menjadi 3,12 persen dari angka 3,20 persen pada tahun sebelumnya.
Produktivitas tenaga kerja daerah ini mencatatkan angka Rp234,64 juta per pekerja, yang menjadi capaian tertinggi di Provinsi Jambi. Di samping itu, angka perselisihan hubungan industrial menurun drastis dari 25 kasus pada 2021 menjadi 7 kasus pada 2025.
Pemerintah daerah tetap mewaspadai sejumlah tantangan, seperti dominasi angkatan kerja berpendidikan menengah ke bawah. Selain itu, tingginya jumlah pekerja sektor informal dan keterbatasan sarana Balai Latihan Kerja (BLK) masih menjadi perhatian utama.
Pemkab meyakini keberadaan bonus demografi dengan 73,43 persen penduduk usia produktif menjadi peluang yang sangat besar. Pemerintah daerah bertekad mengoptimalkan potensi tersebut melalui peningkatan kompetensi serta kualitas tenaga kerja lokal.
Pemkab Tanjabbar menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2026 sebesar Rp3.551.430. Capaian nominal UMK ini menempati urutan tertinggi kedua di seluruh wilayah Provinsi Jambi setelah Kota Jambi.
Komitmen Perlindungan Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Wakil Bupati menegaskan komitmen daerah dalam mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ). Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja rentan dan masyarakat di sekitar kawasan perusahaan.
Landasan hukum perlindungan ini berpijak pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pemerintah daerah melengkapinya dengan Surat Edaran Bupati Nomor 500.15.14.2/507/NAKER/IV/2026.
Dinas Tenaga Kerja juga memperkuat langkah tersebut melalui Surat Nomor 500.15.14.2/394/DISNAKER/VI/2026. Surat ini menggalang partisipasi aktif perusahaan dalam memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi warga sekitar.
Sebagai wujud aksi nyata, Pemkab Tanjabbar mengalokasikan pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 4.000 pekerja rentan pada tahun 2026. Langkah ini beriringan dengan imbauan agar pihak swasta turut memperluas jaminan sosial serupa.
Pemerintah daerah merangkul PPSDM Migas Kementerian ESDM serta 20 perusahaan untuk memberdayakan tenaga kerja lokal. Pemkab juga menghadirkan inovasi pelayanan publik seperti Disnaker Goes to Community, Two Days Coffee, dan Rumah Konsultasi Ketenagakerjaan Bersama.
Kemnaker Sambut Positif Usulan Pelatihan Vokasi Daerah
Wabup Katamso menyampaikan usulan peningkatan alokasi pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai kebutuhan industri kepada Kemnaker RI. Pemkab juga memohon dukungan pusat untuk pembangunan dan modernisasi sarana BLK di daerah.
Usulan lain mencakup dukungan sertifikasi kompetensi, pemagangan, penguatan kewirausahaan, hingga penciptaan lapangan kerja baru. Tanjabbar turut mendorong perluasan akses program magang ke Jepang bagi para pemuda setempat.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyambut hangat berbagai program dan inovasi yang berjalan di Tanjung Jabung Barat. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing pekerja.
Dalam audiensi tersebut, Wabup Katamso menyerahkan plakat dan cendera mata kepada Wamenaker sebagai simbol apresiasi. Pertemuan berlangsung hangat serta diakhiri dengan diskusi produktif mengenai peluang kolaborasi pembangunan sektor ketenagakerjaan.
Sejumlah pejabat mendampingi Wabup, antara lain Kepala Disnaker Tanjabbar Dedy Ardiansyah dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjabbar Indro Agus Febrianto. Sementara Wamenaker didampingi Dirjen Binalavotas Dharmawansyah, Sesditjen Binapenta Iwan Darmawan, serta Tenaga Ahli Wamen Alfi Nofriansyah Rustam dan Iwan Rinaldo Syarief.(ar)
