Jambi, oegopost.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi terus menegaskan komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja instansi. Oleh karena itu, Kepala Kanwil Kemenkum Jambi, Jonson Siagian, menghadiri secara aktif Forum Tata Kelola Kinerja Organisasi.
Dalam agenda strategis ini, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ermasdon, turut mendampingi Kakanwil dari Ruang Rapat Kanwil. Sementara itu, Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum menggelar kegiatan ini secara virtual pada Selasa (21/7/2026).
Penyelenggara merancang forum ini untuk memperkuat implementasi tata kelola kinerja organisasi agar selaras dengan arah kebijakan nasional. Di samping itu, penyelarasan ini mencakup sektor reformasi birokrasi, penataan kelembagaan, sistem tata laksana, akuntabilitas kinerja, hingga standar pelayanan publik.
Selain itu, forum tersebut menjadi sarana krusial yang menggembleng kapasitas aparatur demi mewujudkan organisasi adaptif serta berorientasi hasil. Lebih lanjut, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenkum, Rahmi Widhiyanti, S.E., M.Si., menekankan pentingnya penguatan tata kelola yang fleksibel.
Rahmi menyampaikan bahwa seluruh jajaran organisasi wajib menyesuaikan diri dengan perkembangan kebijakan serta tuntutan masyarakat yang makin tinggi. Tak hanya itu, para narasumber kompeten turut menyampaikan materi strategis guna memperjelas arah kebijakan instansi ke depan.
Mendorong Birokrasi Adaptif Serta Bebas Dari Maladministrasi
Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida Rachmawati Rasahan, mengulas materi mengenai pencegahan serta penilaian maladministrasi pelayanan publik. Pada kesempatan tersebut, Syafrida menyoroti pentingnya evaluasi pelayanan publik secara transparan, cepat, dan tepat demi memuaskan masyarakat.
Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memaparkan materi kebijakan kelembagaan serta tata laksana adaptif. Lebih jauh, Analis Kebijakan Madya KemenPANRB, Gita Aurora, menjelaskan arah kebijakan reformasi birokrasi guna mendorong birokrasi yang lincah dan kolaboratif.
Gita menegaskan bahwa seluruh jajaran birokrasi wajib memberikan dampak positif secara nyata dan terasa langsung oleh masyarakat luas. Kemudian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyampaikan materi penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi serta manajemen risiko.
Narasumber BPKP tersebut menggarisbawahi peran penting pengendalian internal sebagai fondasi utama dalam mencapai target instansi secara akuntabel. Dengan demikian, melalui pemahaman materi yang mendalam, seluruh jajaran mampu memitigasi kendala teknis maupun administratif dalam tugas harian.
Mengoptimalkan Layanan Hukum Bagi Seluruh Masyarakat Jambi
Oleh sebab itu, jajaran Kanwil Kemenkum Jambi berkomitmen langsung menindaklanjuti seluruh pengetahuan serta arahan dari para narasumber. Nantinya, para pegawai akan mentransformasikan komitmen tersebut ke dalam pelaksanaan tugas serta fungsi pelayanan hukum harian.
Melalui sinergi ini, Kanwil Kemenkum Jambi optimistis mampu berkinerja lebih profesional, adaptif, serta optimal saat melayani masyarakat. Akhirnya, langkah berkelanjutan ini mempertegas komitmen jajaran Kemenkum Jambi dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.(ar)
