Sungai Penuh, oegopost.id – Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD Kota Sungai Penuh mendukung langkah tersebut dan mendorong pemerintah memanfaatkan sistem pembayaran digital agar penerimaan daerah meningkat serta terhindar dari potensi kebocoran.
Saat ini pemerintah kota menjalankan berbagai strategi untuk mengoptimalkan PAD Kota Sungai Penuh. Salah satu langkah yang sedang berjalan yakni pendataan serta penagihan langsung kepada pelaku usaha dan wajib retribusi di sejumlah sektor yang telah memiliki dasar hukum melalui peraturan daerah.
DPRD Nilai Peningkatan PAD Sangat Penting
Anggota DPRD Kota Sungai Penuh, Adharianto, menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan PAD sebagai kebijakan yang tepat. Menurutnya, pendapatan daerah memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
PAD menjadi sumber pembiayaan yang membantu pemerintah menjalankan berbagai program prioritas. Dana tersebut juga mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur daerah.
Adharianto mengapresiasi keseriusan pemerintah kota dalam menggali potensi pendapatan yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal. Ia melihat komitmen pemerintah untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan penerimaan yang sah dan berkelanjutan.
Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah perlu membangun sistem pengelolaan yang modern seiring meningkatnya pendapatan daerah. Menurutnya, sistem yang transparan dan akuntabel akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.
Dorong Penggunaan EDC dan Virtual Account
Adharianto mendorong pemerintah kota untuk meninggalkan pola penarikan pajak dan retribusi secara manual. Ia menyarankan penggunaan teknologi digital melalui virtual account dan mesin Electronic Data Capture (EDC).
Menurutnya, pemerintah dapat bekerja sama dengan perbankan untuk menyediakan fasilitas pembayaran tersebut. Langkah itu akan mempermudah proses pembayaran sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penerimaan daerah.
“Kita mendukung upaya wali kota untuk memaksimalkan peningkatan PAD. Ke depan dalam penarikannya bukan dilakukan secara manual lagi, tetapi bisa melalui virtual account atau menggunakan EDC,” ujarnya.
Ia menilai sistem pembayaran digital mampu menjawab kebutuhan pengelolaan keuangan daerah yang semakin berkembang. Banyak daerah kini memanfaatkan teknologi serupa untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi.
Pembayaran Digital Tingkatkan Transparansi
Adharianto menjelaskan bahwa sistem pembayaran digital menawarkan banyak keuntungan. Salah satu manfaat utama terletak pada pencatatan transaksi yang berlangsung secara otomatis.
Setiap pembayaran langsung tercatat dalam sistem tanpa memerlukan proses administrasi manual yang panjang. Mekanisme tersebut membantu pemerintah memantau arus penerimaan daerah dengan lebih cepat dan akurat.
Selain itu, pembayaran yang masuk melalui sistem digital langsung mengalir ke rekening kas daerah. Proses ini mempersempit ruang terjadinya kesalahan pencatatan maupun potensi penyimpangan dalam pemungutan retribusi dan pajak.
Pemerintah juga dapat memantau perkembangan penerimaan daerah secara real time. Data yang tersedia setiap saat memudahkan proses evaluasi dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pendapatan daerah.
Bisa Digunakan di Berbagai Sektor
Adharianto menyebut sistem pembayaran digital dapat menjangkau berbagai sektor penerimaan daerah. Pemerintah tidak perlu membatasi penggunaannya hanya pada satu jenis layanan.
Retribusi parkir menjadi salah satu sektor yang berpotensi menggunakan EDC dan virtual account. Pemerintah juga dapat menerapkan sistem yang sama pada pembayaran pajak restoran dan rumah makan.
Selain itu, pengelola aset daerah dapat memanfaatkan sistem digital untuk pembayaran sewa Gedung Nasional. Berbagai layanan publik lainnya juga dapat menggunakan mekanisme serupa agar proses pembayaran berjalan lebih praktis dan tertib.
Pemanfaatan teknologi tersebut sejalan dengan transformasi digital yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Banyak pemerintah daerah mengadopsi sistem pembayaran non-tunai untuk memperkuat tata kelola keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Beri Kemudahan bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha
Sistem pembayaran digital tidak hanya menguntungkan pemerintah daerah. Masyarakat dan pelaku usaha juga memperoleh kemudahan saat menjalankan kewajiban pembayaran pajak maupun retribusi.
Mereka dapat melakukan transaksi dengan lebih cepat tanpa harus bergantung pada pembayaran tunai. Proses pembayaran juga menjadi lebih sederhana karena sistem mencatat seluruh transaksi secara otomatis.
Selain praktis, sistem digital meningkatkan keamanan transaksi. Pengguna tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar saat melakukan pembayaran.
Pelaku usaha juga dapat menyimpan bukti transaksi dengan lebih mudah karena sistem mendokumentasikan seluruh pembayaran secara elektronik. Kondisi tersebut membantu mereka saat membutuhkan data transaksi untuk keperluan administrasi.
Digitalisasi Berpotensi Meningkatkan PAD Kota Sungai Penuh
Dukungan DPRD terhadap digitalisasi pembayaran menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan PAD Kota Sungai Penuh. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Sistem digital membantu pemerintah meningkatkan efisiensi, memperkuat transparansi, dan memperluas pengawasan terhadap penerimaan daerah. Kombinasi faktor tersebut berpotensi meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah secara keseluruhan.
Jika pemerintah menerapkan sistem ini secara konsisten, peluang peningkatan PAD akan semakin besar. Pada saat yang sama, pemerintah juga dapat membangun tata kelola keuangan yang lebih profesional dan akuntabel.
Melalui pemanfaatan EDC dan virtual account, Kota Sungai Penuh memiliki peluang untuk memperkuat pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah itu juga mendukung upaya pemerintah mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan bebas dari potensi kebocoran pendapatan.(ar)
